Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang Humanis

INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPORE-ENVIRONMENT-HAZE

source: http://time.com/4097657/indonesia-forest-fires-haze-pollution-environment-asean/

 

(dimuat di majalah Hi Magz PKPU edisi #1)

Oleh: Muhammad Fakhryrozi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku akhir 2015 diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyatukan perekonomian negara-negara ASEAN menjadi satu kawasan perekonomian tunggal. Dengan dihilangkannya hambatan tariff dan non-tariff dalam investasi dan perdagangan, diharapkan masing-masing negara ASEAN akan mendulang berkah dari meningkatnya volume ekspor mereka, masuknya barang-barang impor yang bervariasi dan murah serta naiknya volume investasi yang masuk dan keluar. Ini juga akan ditunjang dengan dihilangkannya hambatan terhadap mobilitas tenaga kerja diantara negara-negara ASEAN.

Tidak cuma itu, MEA juga ingin menjadi sarana membuat kawasan ASEAN yang eksotis ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang bisa bersaing dengan China dan India di Asia. Dengan dihilangkannya “sekat-sekat” perdagangan dan investasi, kawasan ASEAN diharapkan akan menjadi “seksi” di mata investor non-ASEAN untuk berinvestasi di ASEAN. Sehingga perusahaan-perusahaan multinasional akan tertarik untuk berinvestasi di ASEAN. Dengannya, lapangan kerja diharapkan dapat tercipta, industri lokal bisa ter-upgrade dan perekonomian bisa tumbuh.

Perusahaan multinasional diundang untuk memanfaatkan profil perekonomian ASEAN yang “bertingkat-tingkat”. Sebagai contoh, perusahaan multinasional bisa membangun sarana R&D di negara yang maju technological readiness-nya seperti Singapura. Kemudian membangun pabrik pemrosesan raw material di negara yang berlimpah buruh non-skilled-nya seperti Indonesia atau Filipina atau Vietnam. Lalu membangun pabrik manufaktur untuk barang-barang setengah jadi-nya di negara-negara yang industri manufakturnya lebih baik seperti Malaysia atau Thailand misalnya. Ini adalah contoh dari visi MEA untuk menjadikan ASEAN sebagai “investment hub” dan “production base”.

Elit politik ASEAN, ekonom dan pelaku bisnis percaya bahwa MEA bisa memberi peluang untuk mendorong perekonomian. Seorang ekonom mengatakan bahwa kata “MEA” seperti nama seorang wanita yang cantik jelita yang disukai orang-orang dan tidak perlu ditakuti. Terlebih, ukuran ekonomi negara-negara ASEAN jika disatukan dibawah MEA akan menjadi yang ketiga terbesar setelah China dan Jepang di Asia. Dengan 600 juta penduduk (Indonesia menempati posisi pertama dalam hal jumlah populasi), MEA bisa menjadi pasar tunggal yang menarik bagi investasi. Memang integrasi yang dicanangkan didalam MEA tidaklah sedalam integrasi Uni Eropa. Namun, perekonomian yang bertingkat seperti sebelumnya disinggung dan berbagai potensi lainnya, dianggap sebagai hal yang membuat MEA menjanjikan dari segi ekonomi.

Dianggap menjanjikan dari sudut pandang ekonomis belum tentu berlaku dari sudut pandang sosial dan kemasyarakatan. Komentar kritis terhadap MEA bermunculan dari berbagai kalangan. Pengamat hubungan internasional mengkritisi apakah MEA akan efektif ditengah fakta bahwa ASEAN terdiri dari negara-negara dengan profil budaya, sosial dan politik yang beragam. ASEAN memiliki Malaysia dan Indonesia yang mayoritas muslim, namun juga memiliki Thailand, Filipina dan Vietnam yang mayoritas non-muslim. Myanmar didominasi agama Buddha. Konflik berbau SARA pun sempat terdeteksi diantara negara-negara ini, bahkan cukup mengkhawatirkan seperti yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar. Indonesia telah mengadopsi sistem yang demokratis. Sementara Singapura memiliki sistem politik yang top down, terlebih Vietnam.

Pertanyaan pun muncul: bisakah visi perekonomian selamat dari berbagai keragaman yang ada? Untuk menjawah pertanyaan ini, di satu sisi perumus kebijakan perlu memikirkan strategi untuk mengintegrasikan masyarakat yang beragam di ASEAN, di sisi yang lain publik ASEAN dan Indonesia pada khususnya perlu diedukasi untuk berpikir lebih open-minded, memiliki wawasan internasional dan memiliki “kecerdasan kultural”, mampu bersikap dewasa ditengah keragaman. Sehingga MEA kemudian tidak sekedar bicara peluang ekonomi namun juga implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Institusi-institusi masyarakat sipil di ASEAN mengkritisi dari segi kemampuan MEA dalam menjaga keseimbangan ekologi. Contoh kritik tajam yang muncul adalah seperti yang dilontarkan oleh Jerald Joseph dari Pusat Komas, bagian dari ASEAN People Forum (AFP), sebagaimana dikutip themalaysianinsider.com. Ia mengatakan bahwa masalah asap yang berulang setiap tahun di perkebunan sawit Indonesia adalah contoh bagaimana korporasi-korporasi di ASEAN bisa beroperasi di lintas negara ASEAN dengan bebas, mengeksploitas buruh murah dan sumber daya alam, lalu memperoleh keuntungan dengan mengorbankan keseimbangan ekologi dan kepentingan orang banyak dalam memperoleh udara yang bersih.

Ini juga adalah sebuah ujian semampu apa para elit politik ASEAN bisa merealisasikan janji-janjinya untuk membawa kualitas hidup yang lebih besar bagi publik ASEAN dan tidak sekedar memberi keuntungan bagi korporasi.

Terkait dengan itu, “race to the bottom” (kondisi dimana standar-standar terkait kualitas hidup pekerja meliputi upah, safety dan lainnya serta pelestarian lingkungan diturunkan demi menggenjot masuknya investasi – hal yang sering terjadi di negara-negara berkembang) perlu dikritisi supaya tidak terjadi akibat diimplementasikannya MEA.

Kritik lain yang muncul adalah potensi MEA dalam memperparah kesenjangan pendapatan diantara negara-negara ASEAN dan didalam masing-masing negara-negara ASEAN itu sendiri. Narrowing Development Gap (NDG) framework telah disusun untuk menyetarakan kemampuan negara-negara yang terkategori tertinggal di ASEAN seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar untuk bisa berdiri sejajar dan memperoleh manfaat ekonomis dari MEA dan tidak sekedar menjadi “korban” dari persaingan yang tidak imbang dengan negara-negara ASEAN lain. Namun sejauh apa framework tersebut bisa mewujud nyata dan tidak sekedar menjadi program yang dikebut untuk menjustifikasi segera dimulainya MEA menjadi poin yang perlu dikritisi.

Indonesia tentunya harus memperoleh manfaat dari MEA dan meminimalisir sekecil mungkin potensi mudharat yang ada. Indonesia membutuhkan berbagai sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonominya menuju negara berpendapatan menengah atas dan kemudian berpendapatan tinggi. MEA pun memiliki arti penting untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang menurun.

Kerjasama ekonomi regional dianggap lebih efektif menciptakan kesepakatan dan hasil ketimbang kerjasama global lintas regional karena kedekatan geografis dan budaya serta lebih sedikitnya perbedaan kepentingan. Investasi asing yang ditargetkan dari kerjasama regional pun telah terbukti dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, meningkatkan produktifitas, mendorong transfer pengetahuan dan transfer teknologi. Ini semua adalah peluang yang jangan sampai dilewatkan oleh Indonesia.

Namun sebagaimana disinggung sebelumnya, perumus kebijakan dan eksekutor kebijakan di Indonesia dan di ASEAN pada umumnya perlu sangat keras dalam memastikan aspek-aspek yang berkaitan dengan sustainability. Sebagai negara ASEAN dengan ukuran populasi dan ekonomi terbesar, sudah sepatutnya Indonesia mengambil peran dalam memimpin MEA menuju kerjasama yang lebih humanis, people-oriented serta planet-oriented dan tidak sekedar profit-oriented.

 

Economics In One Lesson: Lessons Learned From Indonesia

Tags

, , , , , , , , ,

Stantis-KingDemagogue

pic: http://blog.al.com/stantis/2007/09/Stantis-KingDemagogue.jpg

By: Muhammad Fakhryrozi,

Melbourne, October, 2015

Formulating economic policies is challenging task because the policies will affect the whole groups in society. It is common to find that certain policy is not giving the best outcome for the long term general public interests because certain groups are getting privileges at the expense of the rest of society members due to application of particular policy.

Henry Hazlit (1971), one of prominent US economist, in his book, “Economics In One Lesson”, proposed the idea of capturing the whole picture of what might happen if certain policy is applied. He argued that by understanding what happens to each group that affected by a certain policy, we could unravel biases in policy making and create the fairer policy outcomes for the whole society (Hazlit, 1971).

This short writing will analyze some real cases of Indonesia’s economy from the point of view of Hazlit’s idea. Indonesia’s economy is chosen because even though this economy has been undergoing many policy reforms since 1998 Asia financial crisis, but still, some bad policies often created because of failure in getting comprehensive picture of society’s net benefits.

The case study of Indonesian oil subsidy provides clear example of how particular policy can benefit certain groups and sacrificing valuable outcome that can be received by larger group society if such policy is removed. Indonesia was a net oil exporter country, but since 2004, its consumption has exceeded its production (see Figure 1). Oil consumption seems to continue to increase while oil production is declining. Therefore, it must import oil to cover domestic oil need especially for fuel. Meanwhile, since fuel are subsidized by government, per liter petrol price in Indonesia is much lower than market price. When the rapid increase of oil price happened in 2007-2008, government of Indonesia allocated much budget to pay oil subsidy. This had threatened primary balance as well as current account deficit in Indonesia (OECD, 2008).

indo oil

Figure 1. Indonesia oil production and consumption. Source: BP Statistical Review, 2013

The budget allocation for fuel subsidy in Indonesia has consumed fraction of government budget that can be allocated to a more productive spending such as physical infrastructure (Bulman, Fengler and Ikhsan, 2008). This cost of subsidy is illustrated in red area of diagram of Figure 2. In addition, it is found that, in Indonesia, the top 40% of high income families benefit from 70% of the oil subsidies, while the bottom 40% of low income families benefit from only 15% of the subsidies (OECD, 2008). Lower petrol price due to subsidy increases quantity demanded, resulting in lavish use of petrol. Government has announced proposal to the public and house representative to cut fuel subsidy. However, harsh protest from public which is triggered by politicians and political parties, has made such policy becomes hard to be enforced (The Jakarta Post, 2014).

cost of sibsidy

Figure 2.Cost of Subsidy. Source: Gans, Stonecash, Mankiw, Lybich, and Mankiw (2015)

During President Yudhoyono’s administration, government has successfully reduced amount of subsidy by 25-33% in May 2008 (The Economist Intelligence Unit, 2011), after facing harsh confrontation that resulted in declining popularity of ruling party. Joko Widodo, Indonesia’s next president cut fuel subsidy further, exploiting low world oil price (The Economist, 2015). This has made per litre price of petrol becomes close to market price. As a result, Indonesian government budget becomes healthier (The Economist, 2015) and there are more money could be allocated to physical infrastructure projects as well as direct payment for the poor (Ministry of Finance of Indonesia, 2015).

The second case can be presented is the restriction of beef import in Indonesia through quota which has involved corruption, rent seeking and vested group interests. Indonesia is never been able to meet its beef needs from its domestic livestock. Therefore, it must import beef from foreign countries, otherwise, the price will be much higher than world price. But, the quota has restricted import. In 2013, Luthfi Hassan Ishaq, President of Prosperous and Justice Party, a religion inspired political party in Indonesia, was alleged by Corruption Eradication Body of graft scandal from Indoguna Utama, a private beef importer to manipulate import quota (Tempo, 2013). Furthermore, the minister of agriculture, Suswono, who is also the political party cadre, was also alleged to be involved in such scandals. On the other hand, anti import and narrow nationalistic sentiments has been used by the politicians to provoke the public to maintain import restriction policies. From this case it’s obvious that import quota of beef in Indonesia has been exploited by politicians, resulting in corruption. The consumer surplus is also transferred to importers and rent-seekers such as depicted in area E’ + E” of diagram of Figure 3.

quota

Figure 3. Effect of quota. Source: Gans et al. (2015)

The third case is about minimum wage policy. Bird and Manning (2008) have studied effectiveness of minimum wage policy in Indonesia between 2002 until 2003 in redistributing income and combating poverty. From simulation, it is found that only about 42% of the additional earnings from the minimum wage hike in 2003 were likely to flow to poor households living below $2 per capita a day, and the remaining 58% of the benefits flow to the non-poor (Bird and Manning, 2008). Moreover, from net benefits simulation, it’s found that only one in five poor households gain through higher income, this is the result of higher prices caused by increase of minimum wages (Bird and Manning, 2008). When loss of employment is taken into account, net benefits to the poor become smaller (Bird and Manning, 2008). Figure 3 illustrates how minimum wage that is higher than market equilibrium can create unemployment due to increasing supply of labor and declining demand for labor.

unemployment

Figure 4. Minimum wages and unemployment. Source: Gans et al. (2015)

The fourth case can be discussed is Indonesian automotive industry. During 1970s until end of 1980s, the structure of local ownership in the automotive industry in Indonesia was controlled by a patrimonial patronage (Basri, 2009). The ambitious nationalist policy to nurture Indonesia’s domestic automotive industry resulted in a high level of trade protection through non-tariff barriers, tariffs, and local content arrangements (Basri, 2009). This has attracted rent-seekers (Basri, 2009). As a result, this industry failed to grow and becomes a“permanent infant industry”.

However, Indonesia started to liberalize its trade regime in 2000, whereas other country such as Malaysia continued to keep its protective policy. As a result, since 2000 onward, automotive industry in Indonesia enjoyed higher human resources, process technology, and research and development capabilities than arms in Malaysia (Rasiah, 2009).

From the first, second and third case study, we can see that certain economic policy can be enforced because of pressure from rent-seekers or particular groups who have vested interests. From the fourth case study, we find that when pragmatic approach in policy making is applied and vested interests are abolished, there will be much larger gain enjoyed by society. It is also found that popular rhetoric such as minimum-wage to combat poverty and redistribute income is in fact not always achieve the desired outcome. Hazlit’s idea incorporated in his book need to be shared to the general Indonesian public to educate their view toward policy. Therefore, the public can force the policy makers to make economic policy that free from biases and can create optimum net benefits for the whole society.

Reference List

Basri, M. C. (2010). Comments by Muhammad Chatib Basri. Asian Economic Papers, 9(3), pp.123-125.

Basri, M. C., & Patunru, A. A. (2012). How to keep trade policy open: the case of Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 48(2), 191-208.

Bird, K., & Manning, C. (2008). Minimum wages and poverty in a developing country: Simulations from Indonesia’s Household Survey. World Development, 36(5), 916-933.

Bulman, T., Fengler, W. and Ikhsan, M. (2008). Indonesia’s oil subsidy opportunity. Far Eastern Economic Review, 171(5), 14(5).

British Petroleum (2013). BP Statistical Review 2013. Retrieved from https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

Gans, J., King, S. Stonecash, R. Byford, M., Libich, J. and Mankiw, N. (2015). Principles of Economis (6th Ed), Cengage Learning. Melbourne: Australia.

Hazlitt, H. (1971). Economics in One lesson. Manor Books Incorporated.

Ministry of Finance of Indonesia (2015). Indonesia Government Budget 2015. Retrieved from http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015

OECD (2008). Energy Policy Review of Indonesia. OECD Publishing.

Rasiah, R. (2009). Technological Capabilities of Automotive Firms in Indonesia and Malaysia. Asian economic papers, 8(1), 151-169.

Tempo.com (2013). Beef Import Graft. Retrieved from http://www.tempo.co/topik/masalah/2944/beef-import

The Economist (2015). A Good Scrap. Retrieved from http://www.economist.com/news/asia/21638179-jokowi-abandons-wasteful-fuel-subsidies-fiscal-prospects-brighten-good-scrap

The Economist Intelligence Unit (2011). Indonesia Competition and Price Regulation.

The Jakarta Post (2014). View Point: From fuel subsidies to fuel entitlement: Why not a fuel card? Retrieved from http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/16/view-point-from-fuel-subsidies-fuel-entitlement-why-not-a-fuel-card.html#sthash.ctFjzBZS.dpuf

Indonesia’s Productivity Trend (Since Soekarno Regim until Post 1997-1998 Crisis)

Tags

, , , , , ,

mood-main-1

By: Muhammad Fakhryrozi, International Business and Economy Analyst

  1. Introduction

Productivity is a key role in determining living standards of nations. Higher country’s productivity means higher goods and services generated by the economy with efficient level of input. The more goods and services produced within country in an efficient way, the more income of everyone in a country can be derived. Better living standard then, can be achieved. As a prominent country in Southeast Asia that has experienced significant economic growth under several different political institutions, Indonesia is an interesting country to be analysed by economic students. The high growth of Indonesian economy in the past has enabled Indonesia to transform its economy from natural resources-based into manufacturing-based. Sectors that underpin largely productivity growth of Indonesia also has shifted from one sector to another specific sector. However, at the other juncture, economic crisis has tumbled productivity growth into a dramatic decline such as performed during 1998 Asia financial crisis where economy grew at -10%. This paper captures the trends regarding Indonesia’s productivity since several decades ago. The discussion begins with the theoretical framework of productivity and the analysis regarding Indonesia’s productivity during the period of Suharto’s regime that embraced authoritarianism. The up and down of the economy and the affecting factors are also included. The discussion continues to the analysis of past productivity performance in Indonesia. In the next part, the productivity trend during post-Suharto regime is explored. Current and future challenges of Indonesia’s productivity trends are included as well. Conclusions and recommendations then, are put at the end of this paper.

  1. Productivity of the Nation

Productivity refers to the quantity of goods and services produced from each unit of labor input (Mankiw & Carbaugh, 2012). There are some determinants that affect the productivity of a particular country. First is physical capital per worker, second is human capital per worker, third is natural resources per worker and fourth is technological knowledge per worker. In other words, the more those factors accumulated within country, the more each worker able to produce more output, which in turn increases country’s total productivity. In order to encourage country to achieve higher productivity, policy makers usually consider several aspects. The improvement in these aspects will nurture the improvement in country’s productivity. The example of these considerations are the amount of saving and investment from abroad, education which will support skill development, health an nutrition, property right and political stability, R&D and population growth. OECD has classified main productivity measures such shown in Table 1.

Screenshot 2015-05-16 09.34.21

Table 1 Overview of Main Productivity Measures Note. From “Measuring Productivity”, by OECD, OECD Manual, p.13.

At a macro-level, higher living standard as an outcome of higher productivity is reflected in a higher Gross Domestic Product (GDP). ‘GDP is the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time’ (Mankiw & Carbaugh, 2012). The more final goods and services can be produced, the more income can be generated. Higher income means higher living standard.

  1. Indonesia’s Economic Growth

Screenshot 2015-05-16 09.36.40

Figure 1. Indonesia’s annual GDP growth from 1965 to 1980. From World Development  Indicator, by world bank, Word Bank Data, 2014

During Sukarno’s leadership (1945-1967), the first Indonesia’s president, Indonesia’s economy is not properly managed due to political instability and nationalistic economic policies such as restriction toward foreign aids and FDI (van Zanden & Marks, 2012; Firdausy, 2005). As a result, slow growth, hyper inflation, poverty and budget deficit were characterising this severe period.

In 1967, Suharto to overtook the presidency seat from Sukarno. Under early Suharto regime -the period when Suharto rules usually named ‘New Order’ regime-, economic policies are set up by technocratic economists without bothered by political turbulence since Suharto enforced repressive political situation. The government then undergone stabilisation and rehabilitation policies such as agriculture and physical infrastructure reform combined with balanced budget and balance of payment. As a result, the economy recovered quickly as showed by an increase in GDP growth from 1% in 1967 to 12% in 1968. Then, the growth decreased to 7% in 1969 before continued to grow at the level of 8% in average until 1980 as shown by Figure 1.

According to Modjo (2006), Indonesia’s economy during New Order regime can be classified into two sub period, first is period prior to 1980 and second is period after 1980. Before 1980, Indonesia’s economy was underpinned by State Owned Enterprises (SOE) which supported by governments’s protectionist policies. The SOEs operate in manufacturing areas such as steel, fertiliser, cement, sugar, textiles and food processing and they heavily protected from external competitors through tariff and non-tariff barriers as well as raw material subsidy. Government also equipped the domestic industry with subsidised credits as well as undervalued exchange rates to protect domestic companies (Modjo, 2006). As a result, the manufacturing sector value added grew at a significant level during early Suharto regime until 1980 compared to previous regime, as shown in Figure 2.

Screenshot 2015-05-16 09.40.33T

Figure 2. Indonesia’s manufacturing and agriculture value added 1965-1980. From World Development Indicator, by world bank, Word Bank Data, 2014. Note: red chart is reflecting manufacturing sector while blue chart is reflecting agriculture sector.

The growth of manufacturing sector value added outpaced the growth of agriculture sector value added during this period. Manufacturing value added (% of GDP) Agriculture value added (% of GDP). Another sector that has underpinned Indonesia’s productivity during the early period of New Order regime is oil export. Indonesia’s oil rents contribution to GDP grew significantly in 1970 to 1980 as shown by Figure 3.

Screenshot 2015-05-16 09.44.04

Figure 3. Indonesia’s oil rents from 1970-1980. (in billion US dollar) From World Development Indicator, by World Bank, Word Bank Data, 2014.

Screenshot 2015-05-16 09.44.56

Figure 4. Indonesia’s GDP growth and manufacturing value added from 1970-1980. From World Development Indicator, World Bank, Word Bank Data, 2014.

The fall of oil prices in 1981 ended the state-led industrial policies accompanied by oil boom. This situation was reflected by a dramatic decrease in GDP growth as well as manufacturing value added in 1982 as shown by Figure 4. Government then changed their development strategy from inward looking policies supported by oil revenue and protected sectors into outward looking and more internationally competitive policies (Hill & Hall 1998).

There were some strategies pursued by Indonesia’s government following the fall of oil price such as export promotion, tariff and non-tariff barriers reduction, liberalisation of financial market, and dismantling of previously closed sectors (Modjo, 2006). These policies were successful in maintaining spectacular GDP growth at a level of 13.4% in average from 1983 to 1992. Moreover, during this period manufacturing sector and export volume soared as drawn in Figure 5. The economic decline in 1986 was due to the second crash of the oil market.

Screenshot 2015-05-16 09.46.07

Figure 5. Indonesia’s manufacturing value added and export of goods and services from 1980-1992. From World Development Indicator, by World Bank, Word Bank Data, 2014.

The middle to end period of Suharto’s regime was also characterised by the liberalisation policy toward foreign aids as well as foreign direct investment. Figure 6 and 7 depict the jump in value of foreign aid and foreign direct investment respectively since 1985 to 1993.

Screenshot 2015-05-16 09.47.02

Figure 6. Indonesia’s foreign aid from 1980-1992 (current billion US dollar). From World Development Indicator, by World Bank, Word Bank Data, 2014.

Screenshot 2015-05-16 09.47.42

Figure 7. Indonesia’s foreign direct investment from 1980-1992 (in current million US dollar). From World Development Indicator, by World Bank, Word Bank Data, 2014.

Supported by tax derived from FDI and oil, government allocated the revenue into education. The government also launched notable policies in supporting nation competitiveness development through education such as making six years education compulsory for citizens in 1984 and extended to nine in 1994, education improvement in village as well as teacher improvement (Suryadarma, Daniel, Jones, Gavin, 2013). As a result, education has improved significantly. Figure 8 reflects the improvement in education in Indonesia from 1990 to 2010.

Screenshot 2015-05-16 09.48.43

Figure 8.Population aged 19 years or over by highest level of educational attainment and gender, 1990-2010 (million). Adapted from “Education in Indonesia”, by Suryadarma et al., Institute of Southeast Asian Studies, 2013, p.19.

Indonesia’s rapid growth which happened since 1968 came to an end because of the Asia financial crisis that exploded in 1997. As a result of this crisis, Rupiah depreciated hugely and interest rate increased by about 80% in less than 12 months (Pardede, 1999). The crisis also created political turmoil which forced Suharto to resign from his position after some riots happened in Jakarta and other several cities in Indonesia. Following this situation, the economy grew only at -0.1% in average from 1998 to 2000. Many economic indicators were experiencing contraction during that period which in turn, tumbled Indonesia’s productivity. Inflation rose to nearly 60%. (World Bank, 2014).

  1. Indonesia’s Productivity Performance

Even though Indonesia has experienced significant economic growth, labor productivity was not a fundamental factor that affect Indonesia’s economic growth. Firdausy (2005) has conducted quantitative analysis regarding productivity measurement in Indonesia in New Order Regime. She concluded that from 1972-1996, Indonesia’s GDP grew by 7.02% per year, but the TFP grew negatively (-0.83%). It means that the GDP growth was derived from input growth, not from the TFP. Figure 9 illustrates the trend regarding Indonesia’s TFP growth and GDP from 1972 to 2000. Revenue from oil, capital inflows from abroad and foreign aid that jumped in 1980-1990 have underpinned the GDP growth, however the role of TFP is negligible since the growth of TFP is very low even negative in several junctures. Table 2 and Figure 10 illustrate more detail about the trends of TFP, labor productivity, capital growth and GDP growth.

Screenshot 2015-05-16 09.51.18

Table 2 GDP Growth, Capital Growth, Labor Productivity Growth, Total Factor Productivity Growth Note. DY = GDP Growth, DKL = Capital Growth, DLP = Labor Productivity Growth, DTFP = TFP Growth. From “Productivity Performance in Developing Countries, Case Studies: Indonesia”, by Carunya Mulya Firdausy, 2005, UNIDO, p. 12.

Screenshot 2015-05-16 09.52.27

Figure 9. TFP growth and GDP growth. “Adapted from Productivity Performance in Developing Countries, Case Studies: Indonesia”, by Carunya Mulya Firdausy, 2005, UNIDO, p. 10.

Screenshot 2015-05-16 09.53.22

Figure 10. Sources of growth. Note. DY = GDP Growth, DKL = Capital Growth, DLP = Labor Productivity Growth, DTFP = TFP Growth. Adapted from Productivity Performance in Developing Countries, Case Studies: Indonesia”, by Carunya Mulya Firdausy, 2005, UNIDO, p. 10.

Moreover, as stated by van Der Eng (2009), the TFP of Indonesia on the basis of new estimates of GDP, education adjusted employment and factor income shares, during the period of 1971-2007 grew at -4%. So, even though Indonesia has high number of labor force due to large number of population (Figure 11 illustrates the trend of Indonesia’s labor force number) and education has improved significantly, but the quality of labor is still low. The political institution that has led Indonesia during New Order regime was centralistic, corrupt and repressive. These also contribute to the Indonesia’s low TFP. (Firdausy, 2005).

Screenshot 2015-05-16 10.01.09

Figure 11. Employment Trends in Indonesia. From Total Factor Productivity and Economic Growth in Indonesia, by van Der Eng, 2009.Current and Future Challenges in Raising Indonesia’s Productivity

Indonesia’s productivity growth in Post-Suharto era characterised by stabilisation rather than acceleration (Thee & Dharma Negara, 2010), since the average growth rate was below that growth rate under New Order regime. In 1999, the demand for institutional reform was mounting and Indonesia’s economic situation has recovered from dramatic crisis. It’s GDP growth reached 0.9% and then jumped to 4.9% in 2000. Following this recovery, the growth then maintained at a level of 5.44% in average from 2001 until 2013. This trend is captured in Figure 12.

Screenshot 2015-05-16 09.59.01

Figure 12. Indonesia’s GDP growth (annual %). From World Development Indicator, by World Bank, Word Bank Data, 2014.

In the period after the collapse of Suharto which has embraced democracy, productivity growth in Indonesia was no longer underpinned by oil revenue as reflected by the low contribution of mining sector in GDP due to decline in oil production (The Jakarta Post, 2013). The agriculture sector was stagnated and the manufacturing sector was increasing slightly. Finance, real estate and corporate services sector were increasing a bit faster than previously mentioned sectors. This also applied to construction as well as transportation and communication sector. Figure 13 illustrates these trends.

Screenshot 2015-05-16 10.03.31Figure 13. Indonesia’s GDP by sector (in Rupiah). From “Economic and Financial Data For Indonesia”, by Bank Indonesia, 2014.

Indonesia’s GDP from 2000 to 2013 was largely depending on domestic household consumption (Figure 14 illustrates this trend). Capital formation has shown significant increase during this period. This has made Indonesia was placed the 18th largest FDI recipient in the world in 2013 (UNCTAD, 2014).

Due to large number of population – Indonesia is the fourth most populous country in the world – and its achievement in terms of growth, Indonesia’s GDP was ranked 16th in the world.  Some pundits and notable organisations have issued optimistic predictions regarding the future of Indonesia’s economy (McKinsey, 2013; PriceWaterhouseCoopers, Financial Times, 2011, O’Neill, 2011). They rely their argument on things such as growing number of middle class, abundant and youthful workforce and maturing democracy. Moreover, even though TFP growth from 1971-2007 was -4%, but the TFP growth of Indonesia during 2000-2007 grew at 1.7% (van Der Eng, 2009). It shows that TFP growth has improved slightly.

Screenshot 2015-05-16 10.08.36

Figure 14. Indonesia’s GDP by components (in Rupiah). From “Economic and Financial Data For Indonesia”, by Bank Indonesia, 2014.

However, there are some challenges that should be addressed if Indonesia want to achieve higher productivity growth. Harvard Kennedy School report stated that current economic growth in Indonesia is characterised by jobless growth, rising inequalities and declining competitiveness (Ash Centre of HKS, 2013). Some prioritised efforts should be undertaken such as reducing economic cost through infrastructure development and bureaucratic reform, boosting human capital and R&D spending, higher education improvement and promoting effective decentralisation. All these hopefully will increase Indonesia’s TFP.

  1. Conclusion

The Indonesia’s economy had been growing rapidly under Suharto’s regime despite its authoritarianism institution. It also has enabled Indonesia to shift it’s economy from natural resources and agriculture based into manufacturing based. However, some scholars have argued that the achievements are not gained from competitive domestic situation. At the early stage, the productivity growth was largely underpinned by oil revenue and industrial protectionist policies under SOEs. The crash of oil price then forced government to make improvement to boost productivity such as liberalisation toward foreign investments and aids as well as financial system. Even though the growth has created improvement in terms of living standard such as poverty reduction and education level, but low domestic competitiveness as reflected by low quality of human capital and corrupt public institution still be major challenges. It was reflected in a negligible TFP contribution to GDP. Post-Suharto period was characterised by stable growth that has triggered optimism and confidence. Service and finance sector has been rising. However, old problems related to competitiveness was not tackled yet. Improving higher education, paying more attention on research and technological progress and lowering economic cost are examples of prioritised policies that should be undertaken by government to boost Indonesia’s productivity in the future.

Reference List

Anthony Deutcsh. (2011, October 25). Roubini: ‘Goodbye China, hello Indonesia’. Financial Times. Retrieved from http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/10/25/roubini-goodbye-china-hello-indonesia/

Bank Indonesia. (2014). Economic and Financial Data For Indonesia. Jakarta, Indonesia: Author.

Energy Board raises alarm, demands breakthrough (2014, August 20). The Jakarta Post. Retrieved from http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/20/energy-board-raises-alarm-demands-breakthrough.html

Firdausy, C. (2005). Productivity Performance in Developing Countries, Case Studies: Indonesia. https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Productivity_performance_in_DCs_Indonesia.pdf

Hill & Hal. (1998), The Indonesian Economy: The Strange and Sudden Death of a Tiger, as cited in

van Zenden, J. L., & Marks, D. (2012). An Economic History of Indonesia 1800-2012. New York, US: Routledge Taylor & Francis Group. Mankiw, G., & Carbaugh, R. (2012). Introduction to International Economics. South Melbourne, Australia: Cengage Learning.

Indonesia Statistical Bureau. (2014). Economic and Trade Data. Retrieved from http://www.bps.go.id

McKinsey & Company. (September 2012). The Archipelagic Economy: Unleashing Indonesias Potential. Retrieved from http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy

Modjo, I. (2006). Total Factor Productivity in Indonesian Manufacturing: A Stochastic Frontier Approach. (Discussion Paper 2006.28). Seoul, South Korea: Seoul National University.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). Measuring Productivity, OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industrial Level Productivity. Paris, France: Author.

van Zenden, J. L., & Marks, D. (2012). An Economic History of Indonesia 1800-2012. New York, US: Routledge Taylor & Francis Group.

O’Neill, J. (2011). The Growth Map: Economic Opportunity in The BRICS and Beyond. New York, USA: Portfolio Penguin.

Pardede, R. (1999). Survey of Recent Development. Bulletin of Indonesian Economic Studies 35 (2): 3-40.

Rosengard, J. K. & McPherson, M. F. (2013). The Sum is Greater Than the Parts : Doubling Shared Prosperity in Indonesia Through Local and Global Integration. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

 Reserve Bank of Australia. (December 2011). The Growth and Development of Indonesian Economy. Retrieved from http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/dec/pdf/bu-1211-4.pdf

Suryadarma, Daniel, Jones, Gavin, W. (2013). Education in Indonesia. Singapore: Institute of Asian Studies.

van der Eng, P. (2009). Total Factor Productivity and Economic Growth in Indonesia. (Working Paper 2009:01). Canberra, Australia: Australian National University, ANU College of Business and Economics.

Wie, T. K. & Dharma, S. D. (2010). Survery of Recent Developments. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Taylor and Francis Journal. 46(2): 279-308.

World Bank. (2014). World Development Indicator. Retrieved from http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.

AEC: Menjadikan Asia Tenggara Sebagai Basis Produksi

Tags

, , , , , , , , , , , , ,

PandA-ASEAN

Bukan Sekedar Persaingan

ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dimulai akhir 2015 bertujuan untuk mengintegrasikan perekomian di kawasan Asia Tenggara ke dalam satu perekonomian tunggal. Hal ini diwujudkan dengan merealisasikan arus bebas barang, jasa, orang (tenaga kerja ber-skill), modal dan investasi diantara negara-negara Asia Tenggara.

Dengan demikian, Asia Tenggara dapat menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang atraktif bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi melalui foreign direct investment (FDI). Kemudian diharapkan Asia Tenggara dapat bersaing dengan China dan India dalam menarik investasi asing dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut.

Dengan dihilangkannya hambatan tariff dan non tariff bagi perdagangan barang dan jasa lintas negara di Asia Tenggara, pengusaha dalam negeri Indonesia mendapat peluang lebih besar untuk menjajal pasar Asia Tenggara melalui ekspor.

Tidak hanya itu, niatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai basis produksi bagi perusahaan multinasional tentunya akan menjadi peluang pula bagi pengusaha dalam negeri, yakni dengan masuk ke dalam linkages yang terbangun di sekitar proyek-proyek dari modal asing itu. Bagi pemerintah, investasi asing adalah peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru dan motor bagi roda perekonomian domestik.

Sehingga, ketika memperbincangkan AEC tidak cukup sekedar memperbincangkan kesiapan pengusaha domestik untuk bersaing dengan sesama pengusaha dari Singapura, Thailand, Malaysia dan lainnya, namun juga mengenai peluang untuk memanfaatkan masuknya investasi dari perusahaan multinasional. Dapat dikatakan AEC bukanlah sekedar persaingan antar pelaku usaha dari masing-masing negara namun juga kerjasama negara-negara dalam menarik investasi.

Maka perlu digalakan diskusi mengenai kesiapan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengantisipasi masuknya FDI dan rencana menjadikan Asia Tenggara sebagai basis produksi. Paket kebijakan apa saja yang telah disiapkan pemerintah dibawah framework AEC untuk mengantisipasi ini? Sudahkah paket kebijakan ini mengikutsertakan scorecard yang berorientasi kepentingan nasional? Sudahkan pemerintah memiliki panduan kebijakan dalam mempercepat knowledge and technology transfer serta spillovers dari FDI yang akan masuk? Sudah sejauh mana isu-isu yang berkaitan langsung dengan peningkatan daya tarik Indonesia di hadapan investor asing seperti kemudahan dan kepastian dalam akuisisi tanah serta permohonan ijin memiliki progress? Apa saja yang patut disiapkan pengusaha domestik menghadapi masuknya investasi asing ke wilayah Asia Tenggara? Sudahkah upaya upgrading standar mutu pelayanan dan barang serta kompetensi karyawan dilakukan guna masuk ke dalam linkages yang terbangun di sekitar investasi asing?

Integrasi ASEAN dengan Negara-Negara Tetangga

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, globalisasi semakin berakselerasi, utamanya karena banyak negara di berbagai belahan dunia mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global dengan menjadi anggota WTO dan melupakan model ekonomi autarkic.

Negara-negara di Asia telah mendapat berkah dari globalisasi berkat kebijakan ekonomi yang outward-looking misalnya keterbukaan terhadap FDI serta perdagangan bebas. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan secara aktif mendorong transfer teknologi melalui impor capital-goods, licensing dan berbagai cara lain. Kemudian pada tahap selanjutnya mereka pun menarik FDI. Seiring matangnya perekonomian, negara-negara ini kemudian meningkatkan besaran outward FDI.

Memanfaatkan tenaga kerja berlimpah dan murah, China pun telah mengintegrasikan diri kedalam global value chain, bahkan China dijuluki ‘’factory of the world” sebab begitu banyaknya barang-barang dibuat di China hari ini.

Selepas krisis pada 1991, India pun mulai membuka diri pada FDI dan pertumbuhan FDI ke India sangat signifikan kendati jumlahnya masih kecil, berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Indonesia yang pada awalnya menggantungkan perekonomian pada ekspor minyak mulai membuka diri terhadap investasi asing dan perdagangan bebas semenjak kejatuhan harga minyak dunia pada 1981 dan menurunnya produksi minyak domestik. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melesat. FDI dan perdagangan bebas terbukti telah berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi pesat di kawasan Asia. Pertumbuhan ini telah mengangkat puluhan juta orang dari kemiskinan dan melahirkan kelas menengah dalam jumlah signifikan.

Integrasi kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat melanjutkan berkah manis dari integrasi perekomian Indonesia dengan ekonomi regional dan global berupa pertumbuhan ekonomi.

Hal yang dianggap menjadi keunggulan dari komposisi Asia Tenggara yang membuatnya prospektif untuk diintegrasikan adalah variasi dalam tingkat kemajuan ekonomi diantara negara-negara di dalamnya. Hal ini memungkinkan terjadinya spesialisasi dalam produksi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional yang hendak berinvestasi di Asia Tenggara. Mereka berpeluang memecah rantai produksi mereka diantara negara-negara Asia Tenggara sembari menyesuaikan dengan comparative advantages masing-masing negara Asia Tenggara tersebut.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterkaitan ekonomi ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya seperti Jepang, Korea Selatan dan China. Jepang dan Korea Selatan telah jauh melampaui negara-negara Asia Tenggara dalam hal tingkat perekonomian. AEC diharapkan dapat menggenjot raihan FDI dari dua negara itu, mengakomodir industri otomotif dan elektronik di kedua negara itu yang membutuhkan tempat produksi yang menawarkan ongkos lebih murah.

China di satu sisi merupakan pesaing Asia Tenggara dalam menarik FDI. Untuk bisa bersaing, maka isu produktifitas perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan kendati upah buruh di China sedikit lebih besar dibanding upah buruh negara-negara Asia Tenggara namun produktifitasnya lebih tinggi. Tidak sekedar sebagai pesaing, di sisi lain China pun mulai meningkatkan jumlah outward FDI, seiring perekonomiannya telah naik peringkat. Outward FDI dari China menjadi peluang menggiurkan bagi Asia Tenggara.

Bertingkat-tingkatnya level perekonomian diantara negara-negara Asia menjadi sumber kekuatan tersendiri didalam integrasi ekonomi Asia selama ini yang perlu dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara Asia Tenggara.

Di Tengah Tantangan-Tantangan Prioritas

Indonesia menghadapi beberapa tantangan prioritas yang oleh sebagian pihak dianggap menjadi penyebab rapuhnya fundamental ekonomi. Tingginya impor dan lemahnya kinerja ekspor menjadi penyebab fundamental dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Capital outflow akibat membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh belakangan ini memperparah keadaan hingga pada 16 Desember 2014 nilai tukar rupiah terhadap dollar menyentuh Rp 12.900,00. Selain itu perekonomian Cina yang tengah melambat diprediksi akan terus menekan kinerja ekspor di tahun 2015. Utang luar negeri sektor swasta pun membengkak karena pelemahan niai tukar rupiah terhadap dollar.

Pengurangan subsidi BBM beberapa waktu lalu menjadi angin segar bagi dunia usaha sebab pemerintah dipersepsi memahami skala prioritas dalam alokasi anggaran. Alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur tak diragukan lagi adalah kunci utama dalam mengungkit daya saing Indonesia dan meningkatkan produktifitas yang menjadi kunci dalam persaingan merebut investasi asing. Diprediksi terdapat penghematan anggaran senilai Rp 200 triliun dari penghapusan subsidi BBM yang rencananya akan dialokasikan ke sector produktif.

Bagaimanakah kaitan beberapa tantangan prioritas ini dengan rencana menjadikan ASEAN sebagai basis produksi? Jika skenario AEC berjalan mulus dan pertumbuhan inward FDI ke Indonesia melonjak, maka tentu ini akan berkontribusi pada perbaikan neraca berjalan. Namun perlu diantisipasi pula dampak kedepannya yakni kemungkinan meningkatnya investasi asing justru akan meningkatkan impor.

Berdasarkan data diketahui bahwa 90% dari impor adalah barang-barang setengah jadi serta capital goods. Sehingga selama ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pasokan barang setengah jadi dari luar negeri, bukan dari perusahaan lokal. Hal ini mengakibatkan tidak terealisasinya backward linkages dari hadirnya investasi asing di Indonesi, serta turut berkontribusi menyebabkan defisit neraca perdagangan. Jika angka impor meningkat, tanpa peningkatan ekspor, kedepannya nilai tukar rupiah akan semakin terancam. Pemerintah perlu secara proaktif mengawal FDI yang masuk ke sektor-sektor yang berorientasi ekspor, bukan sekedar konsumtif.

Di sisi lain investasi di bidang sumber daya manusia melalui peningkatan partisipasi dan peningkatan kualitas perguruan tinggi serta investasi di bidang riset perlu digalakan secara efektif agar berkontribusi terhadap pengembangan industri penopang yang bisa menyediakan barang-barang setengah jadi.

AEC diharapkan dapat menggenjot ekspor nasional sehingga defisit neraca perdagangan dapat berkurang. Namun berdasarkan data, pada 2000 kontribusi perdagangan intra kawasan terhadap total perdagangan internasional di ASEAN hanyalah 20%, kemudian pada 2003 naik sedikit ke 24% dan pada 2006 menjadi 25%. Pada 2012 perdagangan intra kawasan hanya sebesar 24% dari total nilai perdagangan internasional di ASEAN yang sebesar 2.2 triliun dollar AS. Bandingkan dengan Uni Eropa dimana total perdagangan intra kawasan pada periode 2000-2012 berada di sekitar 60% dari total. Perdagangan intra kawasan di kawasan Amerika bagian utara berada di sekitar 40% dari total pada periode yang sama. Di sisi lain tren volume perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan China mengalami peningkatan signifikan dari 4% di tahun 2000 menjadi 13% di 2012.

Masih kecilnya porsi perdagangan intra kawasan di ASEAN sejauh ini, menjadikan sebagian pihak pesimistis dengan integrasi perekonomian ASEAN ke depan. Namun demikian jika skenario integrasi ASEAN menunjukan hasil yang signifikan, pasca dibukanya AEC, maka pelaku usaha domestik diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekspor ke negara-negara ASEAN dengan jeli. Rencana menjadikan ASEAN sebagai basis produksi perlu direspons oleh pemerintah dan pelaku usaha melalui berbagai persiapan.

Pemerintah perlu secara aktif mengantisipasi lemahnya fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi AEC. Percepatan peningkatan daya saing menjadi harga mati. Alokasi dana subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada peningkatan daya saing perlu dikawal bersama agar efektif. Usulan untuk menghadirkan konsultan asing sebagai supervisor dari program pembangunan infrastruktur perlu direspons pemerintah. Indonesia harus memetik keuntungan sebesar-besarnya dari rencana menjadikan ASEAN sebagai hub di dalam global value chain.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi Mahasiswa Master of International Business Monash University Australia

Mengawal Kebijakan Investasi Langsung Asing di Indonesia

Tags

, , , , , , ,

money

Oleh: Muhammad Fakhryrozi

Indonesia telah masuk kedalam radar investor asing sebagai negara tujuan investasi yang penting. Indonesia kini telah bertengger di dalam daftar 20 negara peraih foreign direct investment (FDI) terbesar dunia. Pada 2013, menurut laporan UNCTAD, Indonesia ada diperingkat 18 dunia dengan raihan FDI sebesar 18 milyar dollar AS. Dalam daftar 20 besar FDI host countries tersebut hanya ada dua negara ASEAN, Indonesia dan Singapura. Singapura berada di peringkat 6 dengan raihan yang jauh melampaui Indonesia, yakni 64 milyar dollar AS.

Masih menurut UNCTAD, Indonesia juga dianggap negara ketiga paling prospektif bagi FDI. Dengan ekonomi yang tumbuh rata-rata sekitar 5.4% per tahun sejak beberapa tahun ke belakang dan ukuran pasar yang besar serta kondisi perekonomian yang stabil, investasi asing diprediksi akan terus mengalir kedepannya. Terlebih pasca terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 lalu. Kedua orang ini dipersepsi ramah terhadap investasi asing. Hal ini semakin diperkuat dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam APEC CEO Summit beberapa waktu lalu serta niat Menteri BKPM Franky Sibarani untuk membangun one stop service bagi perizinan investasi yang mengisyaratkan keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing serta itikad untuk menggenjot raihan investasi asing di Indonesia.

Namun kebijakan yang semata berorientasi untuk menarik investasi asing tidaklah cukup. Penting pula khususnya bagi pemerintah untuk mengawal masuknya investasi asing. Hal ini agar manfaat dari investasi asing seperti productivity spillovers dan knowledge spillovers, penciptaan lapangan kerja, forward linkages, backward linkages dan industry upgrading bisa benar-benar dirasakan. Selain itu potensi negatifnya seperti ancaman terhadap kepentingan nasional, kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap industri domestik bisa diminimalisir.

Peran Investasi Asing di Indonesia

Sejak liberalisasi investasi asing pada tahun 1980-an, Indonesia telah memperoleh manfaat dari kehadiran investasi asing. Pasca kejatuhan harga minyak dunia pada 1981 Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor minyak sebagai penopang perekonomian. Pada masa tersebut pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi investasi asing. Ini – didukung dengan liberalisasi sektor finansial, liberalisasi bantuan luar negeri dan promosi ekspor – telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi spektakuler sebesar 13.4% per tahun dari 1981 hingga 1992. Sejak 1998 saat krisis keuangan Asia melanda, pertumbuhan net FDI inflows Indonesia jatuh hingga ke -2.8% pada 2000 dan kemudian terus naik kembali hingga ke tingkat 2.9% di 2005. Yang menarik adalah pada 2008-2009 dimana terjadi krisis keuangan dunia, investasi asing ke Indonesia tetap tumbuh positif.

Beberapa studi terkini menunjukan bahwa FDI telah berdampak positif terhadap peningkatan produktifitas perusahaan domestik di Indonesia. Sebagai contoh penelitian dari Dharma Negara dan Adam (2012) yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan domestik lintas sektor menunjukan bahwa keberadaan perusahaan asing meningkatkan produktifitas perusahan lokal di dalam industri yang sama melalui persaingan dan perusahaan yang ada di hilir melalui linkages mechanism. Studi dari Suyanto, Salim dan Bloch (2009) yang meneliti industri farmasi di Indonesia menunjukan bahwa keberadaan perusahaan asing meningkatkan produktifitas perusahaan lokal akibat persaingan terutama bagi mereka yang memiliki divisi R&D. Studi lain menunjukan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan FDI.

Kehadiran perusahaan asing di Indonesia melalui investasi asing langsung juga telah membuka lapangan kerja baru setiap tahunnya. Pada 2013, terserap 1.1 juta tenaga kerja dari FDI dan dari Januari hingga September 2014 telah terserap 720.000 tenaga kerja.

Beberapa tahun ke belakang, peran FDI dirasa sangat penting utamanya dalam menghadapi defisit neraca berjalan serta dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dimana pemerintah memiliki keterbatasan anggaran.

Tantangan-tantangan dalam Pengelolaan Investasi Asing

Sejumlah isu perlu diketengahkan terkait upaya mengawal kebijakan investasi asing di Indonesia agar kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi efektif dalam memicu pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan dampak negatif dari FDI bisa diminimalisir.

Pertama, dari sisi negara home country FDI. Menurut data BKPM, dari Januari hingga September 2014, Singapura adalah penyumbang FDI terbesar yakni sebesar 22.5% dari total FDI masuk, diikuti Jepang sebesar 9.4% dan Belanda 6.9%. Di tahun-tahun sebelumnya Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan Korea Selatan selalu menjadi pemuncak kontributor FDI di Indonesia. Perlu upaya proaktif pemerintah untuk menarik FDI dari negara-negara emerging economies seperti Russia dan China guna meningkatkan total raihan FDI dan mengantisipasi penurunan perekonomian negara-negara kontributor FDI utama saat ini.

Kedua, alokasi berdasarkan daerah. Alokasi FDI masih terkonsetrasi di Jawa yakni sebesar 53.4% dari total, selama Januari-September 2014. Menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memberikan insentif bagi alokasi FDI ke luar Jawa serta meningkatkan locational advantages daerah-daerah di luar Jawa dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Ketiga, berkaitan dengan linkages. FDI inflows, sebagaimana hasil studi Dharma Negara dan Adam (2012), tidak berpengaruh positif pada peningkatan produktifitas industri penopang dalam negeri. Hal ini diakibatkan karena menurut data, 90% dari total impor adalah barang-barang setengah jadi serta capital goods. Sehingga perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pasokan bahan baku dari luar negeri, bukan dari perusahaan lokal. Jadi, kendati forward linkages telah terjadi, backward linkage tidak terjadi akibat besarnya impor barang-barang setengah jadi dan capital goods. Pemerintah perlu merancang strategi yang fokus pada linkage antara FDI dan industri penopang dalam negeri melalui berbagai kebijakan termasuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan skill dan pendidikan tinggi.

Keempat, berkaitan dengan spillovers. Strategi selanjutnya adalah meningkatkan fokus alokasi anggaran pemerintah pada investasi R&D. Hal ini guna memicu knowledge spillovers dan technology transfer. Tanpa R&D yang terbangun, maka kedua hal tersebut akan sulit terjadi. Manfaat strategis dari FDI terkait kedua aspek ini akan sulit terealisasi, sebab eksternalitas positif seperti knowledge spillovers dan technology transfer cenderung tidak terjadi secara otomatis dengan adanya FDI, namun perlu diupayakan. Menurut data, pada 2012 persentase pengeluaran untuk R&D terhadap GDP di Indonesia hanya sebesar 0.2%, masih dibawah India (0.85%), Malaysia (0.7%), China (1.6%) dan Singapura (2.65%).

Kelima, berhubungan dengan insentif. Pemerintah biasanya meluncurkan insentif pajak guna menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah insentif pajak benar-benar memberikan keuntungan dalam hal peningkatan FDI ataukah malah menghasilkan biaya insentif yang besar yakni hilangnya kesempatan meningkatkan raihan pajak. Terkait hal ini Ikhsan (2006) berpendapat, sebaiknya insentif pajak dijadikan “vitamin” pelengkap setelah “necessary condition” berupa iklim investasi keseluruhan terbangun dengan baik, dibanding menjadi sarana utama untuk menarik FDI. Penting juga mengubah insentif pajak menjadi berbasis sektor ketimbang berbasis proyek sehingga sektor-sektor yang berorientasi value-added industry dan strategis untuk transfer technology bisa tergarap. Diharapkan insentif-insentif untuk menarik FDI tidak sekedar mengarah ke sektor yang tidak menyerap lapangan kerja dan bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Insentif pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk menjaga tingkat repatriasi tidak terlampau tinggi, sehingga pengusaha bersedia menginvestasikan labanya di tanah air.

Keenam, dari sisi pemeliharaan lingkungan. Penting pula untuk mengkritisi peran pemerintah dalam menghindari ancaman kerusakan lingkungan akibat FDI. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam perilaku “race to the bottom” yang biasanya dilakukan negara-negara berkembang guna menarik FDI. “Race to the bottom” merujuk pada perlombaan dalam deregulasi lingkungan bisnis untuk menarik investasi asing namun mengakibatkan dampak negatif misalnya terhadap lingkungan hidup, akibat diturunkannya standar proteksi lingkungan hidup guna menjadi lebih kompetitif menarik FDI. Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan biaya yang besar di kemudian hari baik dari segi ekonomi, sosial serta ekologikal yang bisa melampaui keuntungan dari raihan FDI. Aspek pemeliharaan lingkungan ini dirasa masih mendapat perhatian yang kurang dari publik.

Ketujuh, aspek kedaulatan. Selain aspek pemeliharaan lingkungan, aspek kepentingan nasional pun perlu mendapat kontrol yang cukup dari publik terkait FDI di Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan dengan motif politis dari negara home country FDI yang dapat berpotensi mengganggu kepentingan nasional untuk berdaulat dalam arti luas, baik ekonomi maupun politik, dan memperoleh manfaat maksimal dari FDI. Sebagai contoh, sebuah studi dari Kolstad dan Wiig (2009) menunjukan bahwa outward FDI dari China berbanding lurus dengan buruknya institusi negara host-countries dan tingkat persediaan natural resources. Jadi, semakin lemah institusi suatu negara maka semakin tinggi tingkat outward FDI China ke negara itu dan mengarah ke sektor natural resources. Hal ini tercermin dalam outward FDI dari China ke negara-negara Afrika yang lemah institusinya, sehingga hal ini malah mendukung “resources curse” di negara-negara itu, alih-alih memberikan kesejahteraan. Di sisi lain pemerintah China mampu memperoleh kesempatan untuk mengamankan pasokan energi negaranya.

Untuk itu, pemerintah perlu selektif dan cerdas dalam mengawal investasi asing agar tidak “dikadali” oleh negara-negara home-countries. namun sebaliknya pemerintah mampu mengeksploitasi keuntungan dari FDI semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa. Terlebih baru-baru ini Presiden Jokowi baru meneken beberapa kerjasama investasi asing dengan China. Tentunya ini perlu dikawal bersama.

Perlu Peran Aktif Pemerintah

Guna menggenjot raihan FDI, pemerintah perlu berfungsi maksimal dalam membangun iklim investasi yang kompetitif. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpendek waktu settlement bisnis perlu dijadikan prioritas utama. Pemerintah perlu juga menargetkan peningkatan FDI secara signifikan dan upgrading dari investment grade Indonesia.

Tanpa peran aktif pemerintah, dampak positif FDI bisa jadi tidak dirasakan secara signifikan dan malah hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan asing semata dengan memberinya kesempatan besar mengeksploitasi pasar Indonesia. Di sisi lain dampak negatif dari FDI bisa menjadi nyata. Eksternalitas positif dari FDI perlu diupayakan dan tidak terjadi secara otomatis.

Pada akhirnya, kebijakan investasi asing tidak bisa dipisahkan dari kebijakan industri secara keseluruhan sebab berkaitan dengan strategi pengembangan industri nasional dan pembangunan ekonomi nasional yang kompetitif dan sustainable. Kebijakan investasi asing tidak bisa berlandaskan upaya-upaya menarik investasi asing semata secara narrow-minded tanpa mempertimbankan strategi pengembangan industri secara keseluruhan.

Mahasiswa Master of International Business di Monash University, Australia

Era Baru Kronisme di Indonesia, Tantangan Pemerintahan Baru

Tags

, , , , , , , , , ,

Image

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE

Dalam bukunya “Plutocrats”, Christya Freeland mengatakan bahwa saat ini negara-negara emerging market sedang mengalami “Gilded Age” pertama mereka dan Amerika Serikat yang kedua kalinya berkat globalisasi yang telah berlangsung selama 20 tahun ke belakang. 1% orang terkaya semakin besar prosentase kekayaannya terhadap GDP. Pada 2000 rata-rata prosentase kekayaan mereka terhadap GDP adalah 2% namun kini menjadi 4%. Hal ini membuat komunitas elit-elit super kaya di negara-negara tersebut makin kaya. Gilded Age pernah dialami Amerika Serikat pada akhir abad 19 ketika John D. Rockefeller mengindustrialisasi negara dan menjadi sangat kaya hingga mampu menyuap politisi dan membangun mansion-mansion megah. Namun kemudian antara 1900-1945 Amerika Serikat mulai meregulasi bisnis besar dan membuat jaring pengaman sosial. Gilded Age yang kedua di Amerika Serikat yang terjadi saat ini terjadi di sektor IT, yakni dengan semakin kayanya para billionaire Sillicon Valley.

Dampak dari makin kayanya elit-elit ini adalah terjadinya perilaku “rent-seeking” dimana para elit tersebut memperoleh keistimewaan dalam aktifitas bisnis mereka akibat koneksi yang mereka miliki dengan pejabat politik yang tidak dimiliki sebagian besar pelaku ekonomi lain yang jauh lebih kecil. Dengan posisi mereka yang kuat secara ekonomi maka merekapun memperoleh daya tawar yang tinggi dalam kehidupan politik. Daya tawar ini diperoleh dari suap maupun penguasaan institusi politik penting. Sebagai contoh di Indonesia partai-partai politik dipimpin oleh elit-elit kaya yang juga mengendalikan bisnis media besar. Sebagai bukti lain kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan hubungan sektor swasta dan politik bermunculan ke permukaan. Sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi adalah penetapan Ketua BPK menjadi tersangka akibat pemberian keistimewaan pada sebuah bank dalam hal pembayaran pajak.

Dalam perekonomian hal ini mengakibatkan terjadinya kronisme (kolaborasi pebisnis dan politisi dalam aktifitas rent-seeking). Akibatnya adalah munculnya potensi monopoli dan oligopoli dalam sektor-sektor perekonomian. Selain itu hal ini ini berpotensi mengakibatkan terjadinya bias dalam pengambilan kebijakan publik. Pengambilan kebijakan publik di legislatif berada dibawah bayang-bayang sponsor dari kalangan pebisnis besar. Hal ini akan mengakibatkan berkumpulnya kesempatan ekonomi pada segelintir pihak yang dapat sekehendak hati menetapkan harga barang dan jasa sehingga hanya affordable bagi kelas menengah keatas misalnya. Kesenjangan sosial yang harus nya di-tackle melalui regulasi dan eksekusi regulasi menjadi tak terlaksana karena kronisme terus membayangi pengambilan kebijakan yang harusnya ditujukan untuk kepentingan publik.

Dalam laporan “Crony-Capitalism Index” tahun 2014, The Economist menyebut bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kronisme yang tinggi yakni peringkat 10 dari 23 negara yang disurvey. Peringkat ini lebih tinggi dibanding China (peringkat 19) yang pemerintahannya lebih tertutup. Di Indonesia khususnya hal ini terjadi di sektor seperti pertambangan dan real estate.

Pengaturan hubungan penguasa dan pengusaha kedepan menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru Indonesia. Perlu dijalankan sebuah strategi yang jitu untuk memperbaiki governance di tingkat pusat dan daerah dan menegakan rule of law. Sehingga pemerintahan pusat dan daerah bekerja semata-mata untuk kepentingan publik bukan segelintir pebisnis. Selain itu perlu dibuat kebijakan yang sound yang mampu meregulasi bisnis besar sehingga tindak monopoli dapat dihindarkan. Impelementasi kebijakan fiskal dalam hal ini pajak guna mengontrol kesenjangan yang kini makin menganga juga diperlukan. Kebijakan subsidi partai politik dan aturan mengenai donasi partai politik juga penting sebab dengan buruknya sistem pendanaan partai seperti sekarang, pengaruh elit-elit kaya pada partai-partai begitu besar dimana hal ini mengurangi kualitas demokrasi. Saat ini kandidat anggota legislatif serta pejabat daerah diusung parpol berdasar ‘mahar’, bukan kompetensi atau berdasar sejauh apa kandidat itu bisa menjadi proxy bagi kepentingan bisnis.

Semoga kedua kandidat capres dan cawapres jika terpilih, kelak dapat menghadirkan reformasi tersebut kedepannya secara nyata. Tentunya reformasi tersebut hanya bisa dilaksanakan dengan pembuatan dan eksekusi kebijakan secara benar. Seperti kata Tony Blair, bahwa para kendidat tidak bisa terus menerus menghadirkan retorika kampanye, saat kekuasaan politik telah diraih, maka retorika kampanye harus bertransformasi menjadi kebijakan.

 

 

 

Desentralisasi Hambar Hasil dan Lesunya Masyarakat Sipill

Tags

, , , ,

Image

Sejak tumbangnya rezim Presiden Soeharto pada 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis selama 15 tahun. Kekuasaan eksekutif kini dibatasi lima tahun sekali melalui pemilu langsung. Demokratisasi ini juga dicirikan dengan desentralisasi proses politik dan ekonomi melalui otonomi daerah. Masyarakat Indonesia di seluruh pelosok daerah diberikan kebebasan lebih luas dibanding sebelumnya untuk berpartisipasi secara politik dan ekonomi. Dari segi politik masyarakat di daerah-daerah dapat menentukan sendiri pemimpin yang sesuai dengan keinginannya dan disisi lain diberi kebebasan untuk mengkritik mereka. Mekanisme checks and balances memungkinkan terjadinya perbaikan proses pembangunan dan pengawasan terhadap potensi korupnya kekuasaan. Kebebasan ekonomi diharapkan dapat memeratakan kesejahteraan.

Namun sudahkah desentralisasi ini memberikan hasil yang maksimal bagi rakyat di daerah? Dari segi ekonomi, berdasarkan data diketahui bahwa 60% Produk Domestik Bruto (PDB) masih dihasilkan di Pulau Jawa, 20% dari Pulau Sumatera dan sisanya dihasilkan dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Ternyata demokratisasi di daerah juga tak berimplikasi pada proses mereduksi korupsi melalui mekanisme checks and balances.  Menurut ICW, 90% korupsi terjadi di daerah dan rata-rata koruptor yang ditangkap hanyalah kelas teri. Politik anggaran yang efektif me-leverage pembangunan tak terjadi akibat lemahnya pengawasan. Di banyak kota/kabupaten alokasi anggaran begitu besar porsinya untuk belanja pegawai. Sebagai contoh kota/Kabupaten seperti Lumajang, Ambon, Palu, Karananyar sebanyak lebih dari 70 % anggarannya habis untuk belanja pegawai. Tak mengherankan semrawutnya tata kelola publik ini tercermin saat kita mengunjungi daerah-daerah terutama di daerah-daerah tertinggal, infrakstruktur yang ada begitu sangat memprihatinkan.

Peran masyarakat sipil sebenarnya amat diharapkan untuk membenahi sistem  demokrasi di daerah sehingga proses pengawasan terhadap pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seringkali hubungan legislatif dan eksekutif di daerah bukanlah hubungan pengawasan, namun malah hubungan bagi-bagi jatah proyek. Berharap terjadi mekanisme checks and balances antar partai politik di daerah pun memang nampak sulit. Namun lemahnya kualitas SDM menjadi penghambat bagi berfungsi optimalnya masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Maka sistem politik demokrasi di daerah pun hanyalah formalitas pemilu lima tahun sekali semata yang memboroskan uang namun tak menghasilkan kehidupan yang demokratis. Pada akhirnya pembangunan tetaplah bersifat ekstraktif dimana segelintir elit memperoleh manfaat dari penguasaan aset-aset daerah atau dari perburuan rente, sementara sebagian besar rakyat tak merasakan inklusifitas pembangunan.

Memang demokrasi membutuhkan “prasyarat” untuk dapat berfungsi optimal. Demokrasi liberal yang diharapkan dapat memberi ruang seluas-luasnya dalam hal partisipasi politik dan inklusifitas perekonomian hanya bisa tercapai jika masyarakatnya memperoleh akses informasi yang memadai. Akses informasi yang memadai ini berkaitan dengan tingkat intelektualitas masyarakat itu. Tak mengherankan jika sebagian besar rakyat dikorbankan oleh segelintir elit yang menikmati berbagai keistimewaan dari perburuan rente sebab sebagian besar rakyat tak kritis terhadap keadaan. Disini nampak jelas bahwa otonomi daerah seakan hanya jargon dan tujuan-tujuan demokratis masa reformasi hanyalah angan.

Untuk itu perlu strategi yang jitu untuk membangkitkan kembali peran masyarakat sipil di daerah sehingga bisa melakukan pengawasan yang optimal. Peran pemerintah pusat untuk menetapkan haluan-haluan kebijakan yang berorientasi daerah juga diperlukan untuk mengkompensasi sebisa mungkin kegagalan-kegagalan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Orientasi pembangunan daerah pada RPJMN harus dieksekusi dengan sungguh-sungguh. Namun itu saja tak cukup. Tanpa penguatan masyarakat sipil daerah maka otonomi daerah menjadi tak ada artinya. Jika masyarakat sipil di daerah sendiri tak berdaya untuk memfungsikan dirinya sendiri maka desentralisasi justru hanya akan memperparah situasi sebab sistem yang diharapkan bekerja tak bekerja.

Di era ini internet telah menjadi senjata ampuh mendemokratisasi masyarakat. Internet memungkinkan arus informasi mengalir deras menyentuh jangkauan publik yang luas. Pencerdasan masyarakat akan berbagai isu publik disekitarnya melalui internet memungkinkan bangkitnya kesadaran masyarakat sipil untuk mengkritisi badan-badan publik melalui berbagai saluran. Internet juga mampu menambal buruknya kualitas pendidikan formal di daerah. Menyediakan akses internet yang memadai dapat menjadi solusi mencerdaskan dan menguatkan masyarakat sipil. Konektifitas yang tinggi juga membantu membuat masyarakat sipil lebih powerful dihadapan pejabat publik. Penyediaan akses internet ini dapat dilakukan misalnya melalui kerjasama antar kementerian teknis, inisiatif BUMN, CSR dan lain sebagainya. Sebagai contoh di Bandung, taman-tamannya dilengkapi wifi berkat kerjasama Pemkot dengan BUMN. Adopsi smartphone yang terus meningkat juga memudahkan penciptaan konektifitas ini. Internet dan mobile devices kini tak lagi program sekunder namun justru strategi primer mengatasai persoalan publik sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Bahkan hal ini bisa diiringi juga dengan berbagai bentuk inovasi yang menghasilkan output positif lain seperti penciptaan lapangan kerja. Memberikan akses internet seluas-luasnya pada masyarakat daerah hemat penulis akan sangat efektif dalam menguatkan masyarakat sipil yang pada gilirannya akan memperbaiki proses kehidupan demokratis di daerah. Media massa yang bebas memang perlu dipertahankan keberadaannya sebagai pilar demokrasi namun internet dapat mengatasi keterbatasan jangkauan dan masalah netralitas dari media massa. Pencerdasan masyarakat sipil lewat internet bisa menjadi solusi pragmatis maupun inisiatif dari pemberdayaan jangka panjang.

Pembangunan yang adil adalah amanat konstitusi. Pembangunan yang berfokus di Jawa semata adalah bukti gagalnya pembangunan walau dihiasi dengan data pertumbuhan GDP nasional. Pembangunan daerah yang buruk juga berpotensi merealisasikan skenario suram disintegrasi bangsa.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE

Mengawal Indonesia Melalui Fase Middle Income Transition

Tags

, , , , , , , , , ,

Image

Indonesia hendak memasuki fase middle income transition. Fase ini adalah fase dimana PDB/kapita sebuah negara ada di rentang $5.000 hingga $10.000. Saat ini PDB/kapita Indonesia menurut World Bank adalah sekitar $3600. Angka PDB/kapita ini menunjukan bahwa Indonesia terkategori negara upper-middle income country. Kendati belum memasuki $5000, PDB/kapita diprediksi terus tumbuh pada beberapa tahun kedepan dimana pemerintahan baru sangat berpeluang memasuki gerbang middle income transition ini. Pada fase middle income transition, Indonesia akan menghadapi transformasi struktural dimana industri-industri yang menopang pertumbuhan ekonomi akan menjadi tidak kompetitif akibat kenaikan upah. Sektor-sektor yang padat karya akan tergantikan oleh sektor-sektor yang lebih knowledge-intensive dan lebih menciptakan nilai tambah. Gejala ini sudah mulai kelihatan saat ini.

Pada fase ini kecenderungan yang patut diantisipasi adalah sikap puas diri dengan pencapaian yang ada sehingga momentum pertumbuhan ekonomi menjadi hilang. Menurut Michael Spence, beberapa kecenderungan negara-negara untuk tidak beradaptasi dengan transformasi struktural ini adalah dengan pemberlakuan subsidi, peningkatan proteksi dalam bentuk tarif, pengelolaan tingkat suku bunga untuk menjaga harga barang ekspor rendah dan lain-lain. Taiwan dan Korea Selatan adalah contoh negara yang sukses mengelola fase middle income transition. Diantara tahun 1980 hingga 2000 kedua negara itu melalui fase middle income transition tanpa kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi. Ketika mereka menyadari bahwa industri manufaktur yang padat karya dan ber-skill rendah bermigrasi ke negara dengan upah lebih rendah seperti China, mereka mulai berpaling kepada pendidikan, applied research serta  pemulangan talent yang ada di luar negeri. Walhasil kedua negara ini menjadi powerhouse dalam industri yang berbasis riset dan ditunjang pembangunan merek yang mengglobal. Korea Selatan dengan Samsung-nya adalah contoh nyata.

Maka mengandalkan industri padat karya, ber-skill rendah dan upah rendah bukanlah strategi yang layak dipilih oleh Indonesia terlebih jika ingin melalui fase middle income transition dengan baik. Saat ini saja Indonesia makin sulit bersaing dengan negara-negara seperti Bangladesh, Kamboja dan Myanmar yang menjadi pusat bagi industri padat karya dengan upah rendah. Naiknya UMP memang keniscayaan dalam transformasi struktural negara berpendapatan menengah, dimana ini harus dihadapi oleh pengusaha industri padat karya. Pemindahan lokasi operasional ke daerah dengan UMP lebih rendah adalah pilihan yang bisa dilakukan oleh pengusaha. Di sisi lain peningkatan produktifitas buruh lewat pelatihan dan sertifikasi juga adalah upaya taktis yang harus dilakukan dalam beradaptasi dengan transformasi struktural.

Namun seperti diungkapkan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengandalkan industri high tech yang padat modal sebagai strategi pertumbuhan ekonomi juga bukan pilihan ideal. Pilihan ini akan membuat Indonesia harus berhadapan dengan industri serupa yang telah matang lebih dulu seperti dari negara-negara Asia Timur maupun Eropa. Opsi yang bisa dipilih sebagai strategi menurutnya adalah pengembangan industri resources pada bagian hilir. Jadi produk-produk pertanian, peternakan, perikanan, kelautan perlu dibangun industri hilirnya dengan penciptaan produk-produk bernilai tambah.

Pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 harus siap untuk menyusun strategi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang satu sama lain koheren menghadapi middle income transition. Dengan adanya koherensi kebijakan untuk membangun penopang pertumbuhan ekonomi, diharapkan eksekusi akan berjalan maksimal sebab sumber daya difokuskan kesana. Pada akhirnya competitive advantage negara dalam persaingan global akan terbangun. Strategi penopang pertumbuhan ekonomi yang selama ini dilakukan Indonesia dengan mengandalkan ekspor bahan mentah terbukti tidaklah bersifat sustainable. Apapun strategi yang nanti dipilih oleh tim ekonomi yang baru haruslah fokus dan efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Strategi pertumbuhan ekonomi ini juga perlu ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong iklim makroekonomi yang baik. Pola-pola pengambilan kebijakan makroekonomi tidak bisa lagi bersifat reaktif seperti sebatas mengatur tingkat kredit untuk mengatasi tekanan inflasi dan memberikan proteksi sosial untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan proaktif seperti meningkatkan investasi publik untuk infrastruktur fisik dan mengembangkan pendidikan juga tidaklah cukup. Perlu kebijakan transformasional seperti pengurangan biaya logistik, pengurangan biaya transaksi (termasuk mengembangkan infrastruktur sistem keuangan), peningkatan produktifitas tenaga kerja serta pengintegrasian perekonomian kedalam value chains global. Kebijakan-kebijakan makroekonomi ini kemudian menjadi pembentuk iklim makroekonomi yang kompetitif sehingga strategi pertumbuhan seperti mengembangkan industri resources pada bagian hilir dapat dijalankan dengan baik.

Poin lain yang perlu diperhatikan adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data diketahui bahwa 60% PDB masih dihasilkan di Pulau Jawa, 20% dari Pulau Sumatera dan sisanya dihasilkan dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pemerintah pusat harus sanggup mengeksekusi program-program pembangunan yang berorientasi daerah. Langkah paling nyata adalah dengan mengeksekusi rencana pembangunan pelabuhan, bandar udara dan jalan penghubung daerah-daerah dan pulau-pulau. Mengalokasikan industri padat karya yang semakin tidak kompetitif di daerah yang UMP nya mulai tinggi ke daerah-daerah luar Jawa juga bisa menjadi strategi. Dikhawatirkan transformasi struktural transisi negara berpendapatan menengah ini hanya terjadi di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau luar Jawa semakin ketinggalan. Hal ini kurang baik sebab akan memicu gejolak politik yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi keseluruhan itu sendiri.

Sepak terjang pemerintahan baru yang nanti akan terpilih amat penting artinya bagi Indonesia supaya negara ini tidak terjebak pada middle income trap akibat perekonomiannya tidak mampu beradaptasi dengan perubahan struktural. Jargon-jargon kerakyatan dan program-program yang nampak konkrit karena disertai dengan data dan target kuantitatif tidaklah cukup. Diperlukan seperangkat kebijakan yang koheren dan saling mendukung satu sama lain menjadi sebuah kerangka strategi yang fokus, pro-pertumbuhan dan tereksekusi dengan baik.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE

Tantangan Regenerasi Kepemimpinan Indonesia

Tags

, , , , , , ,

Image

Dalam bukunya, “Asia, New Hemisphere of The World”, Kishore Mahbubani menyebutkan bahwa salah satu pilar kemajuan peradaban barat adalah budaya meritokrasi. Menurutnya prinsip meritokrasi itu sederhana: karena setiap individu di masyarakat itu adalah sumber daya yang potensial, maka semua dari mereka harus diberi kesempatan yang sama (sebanyak mungkin) untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dalam bukunya Mahbubani mengajukan pertanyaan, mengapa Brazil menjadi negara adidaya dalam sepak bola namun sedang-sedang saja dalam ekonomi? Jawabannya adalah karena Brazil mencari bakat-bakat pesepakbola di semua lapisan masyarakat dari mulai kelas atas hingga di kawasan-kawasan kumuh. Sementara dalam hal ekonomi, di Brazil kesempatan ekonomi lebih banyak hanya dinikmati kelas atas dan menengah saja.

Di semua organisasi, regenerasi kepemimpinan yang meritokratis akan selalu berhasil melahirkan pemimpin berkualitas dan memajukan organisasi. Tidak ada bakat-bakat yang dianggap remeh dan tidak ada diskriminasi. Dalam organisasi bisnis modern, budaya ini menjadi keharusan bahkan didukung dengan assessment individual yang ketat, rumit dan objektif tanpa memandang latar belakang yang tak relevan dengan kriteria kompetensi.

Namun dalam masyarakat feodal budaya ini tidaklah biasa. Dalam masyarakat ini, regenerasi pemimpin bersifat patron-client relationship dimana calon pemimpin (client) harus mendapatkan “blessing” dari orang-orang yang punya pengaruh (patron) barulah ia dapat memperoleh kesempatan menjadi pemimpin. Walhasil pemimpin yang dihasilkan tidaklah memiliki kualifikasi memadai bahkan cenderung bertipe (maaf) “penjilat”. Lemahnya budaya meritokrasi dalam masyarakat Indonesia tercermin misalnya dalam proses pemilihan ketua kelas saat kita sekolah dulu. Biasanya saat ditanya siapa yang ingin menjadi ketua kelas tak ada yang menyahut bahkan posisi ketua kelas itu cenderung diserahkan  pada orang yang bisa dijadikan “tumbal”. Dalam organisasi-organisasi, pemimpin dipilih seringkali berdasarkan senioritas akibat budaya “mengedepankan yang tua” tanpa menguji terlebih dahulu kapasitas orang tersebut serta melihat kemungkinan piluhan-pilihan alternatif.

Dalam masyarakat kita mereka yang menawarkan diri menjadi pemimpin cenderung dipersepsi negatif, padahal mereka lebih berpeluang untuk menunjukan siapa dirinya, semampu apa mereka, sebab mereka siap diuji kapasitasnya sebelum memimpin. Lain halnya dengan pemimpin yang mengandalkan patron-client relationship, mereka seolah menunjukan keengganan menjadi pemimpin namun sibuk mencari cara untuk mendapat blessing dari yang dituakan agar bisa menjadi pemimpin. Pemimpin meritokratis akan menyiapkan dirinya dengan kapasitas yang memadai sebelum menawarkan dirinya. Mereka juga lebih bertanggungjawab sebab keinginan menjadi pemimpin muncul berasal dari penggilan dari dalam dirinya. Setelah memperoleh posisi pemimpin, pemimpin tipe ini akan bertanggung jawab pada mereka yang dipimpinnya. Lain halnya dengan pemimpin yang andalkan patron-client relationship, mereka bertanggung jawab menyenangkan patron-nya sebab mandat berasal dari sana, bukan menjadikan yang dipimpin sebagai stakeholder utama.

Regenerasi pemimpin publik tentunya memerlukan pendekatan yang meritokratis. Kita layak bersyukur karena negara kita menganut sistem demokrasi presidensial dimana presiden serta anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sistem ini siapapun idealnya berhak mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin bangsa. Kekuasaan mereka pun dibatasi lima tahun sekali. Keberhasilan mereka akan diapresiasi dengan dipilih kembali, kegagalan mereka akan diganjar hukuman dengan tak dipilih kembali. Semua calon pun diberi kesempatan untuk diuji oleh publik.

Namun proses regenerasi pemimpin meritokratis ini seakan masih belum optimal akibat adanya semacam belenggu yang menghambat proses regenerasi pemimpin secara meritokratis ini. Adanya parliamentary treshold sebesar 20% bagi partai politik yang hendak mencalonkan calon presiden menghambat munculnya capres-capres alternatif ke permukaan. Kita bersyukur pileg dan pilpres serentak akan dilaksanakan pada 2019. Kita pun berharap tidak ada manuver yang akan mengubah keputusan tersebut sehingga tahun 2019 bisa menjadi momen yang revolusioner dalam regenerasi kepemimpinan di Indonesia.

Tidak hanya aturan yang menjadi belenggu namun juga sistem pendanaan partai politik yang sangat bergantung pada elit kaya. Sistem ini menjadikan partai cenderung sebagai kendaraan para elit kaya (tycoons) mencari kekuasaan. Buruknya sistem pendanaan partai politik di Indonesia ini tercermin dari maraknya korupsi politik yang menggerogoti institusi-institusi demokrasi. Di Indonesia tidak ada aturan yang mapan mengenai subsidi negara untuk partai politik. Pun mengenai donasi terhadap partai politik. Walhasil biaya demokrasi langsung di pusat dan daerah yang luar biasa mahal menyesuaikan diri dengan pilihan rasional untuk menggantungkan sumber pendanaan pada calon-calon pemimpin yang memiliki banyak uang tanpa melihat kompetensinya. Anggota DPR yang “membeli” dukungan dari partai dengan membayar mahar dengan jumlah tertentu saat sebelum dipilih kemudian mengkompensasi pengeluarannya melalui berbagai aktifitas perburuan rente menjadi fenomena biasa. Demokrasi yang sangat “money-based” akhirnya menghambat calon-calon pemimpin potensial untuk mancalonkan diri menjadi pemimpin publik. Tidak adanya aturan mengenai pendanaan partai politik ini baik subsidi negara maupun aturan mengenai donasi malah melanggengkan korupsi dan pengaruh elit-elit kaya terhadap partai politik. Pembenahan aturan mengenai sistem pendanaan partai politik berkorelasi dengan pembangunan regenerasi kepemimpinan yang meritokratis di sektor publik.

Membangun regennerasi kepemimpinan meritokratis akhirnya membutuhkan peralihan mindset (mindset shifting) besar-besaran serta pembuatan aturan dan platform yang kondusif untuk mendorong hal tersebut. Dengan budaya meritokratis diharapkan permata-permata berkilau dari 240 juta rakyat dapat muncul ke permukaan.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi