Oleh : Muhammad Fakhryrozi, SE *

Di Bulan Ramadhan ini semarak spanduk-spanduk lembaga-lembaga amil zakat mempromosikan program-program zakatnya. Lembaga-lembaga yang terklasifikasi NGO (Non Government Organization) ini telah menjamur dimana-mana dan semakin berkembang. Menurut pengamatan penulis beberapa lembaga amil zakat telah menerapkan sistem organisasi yang modern. Mereka merekrut karyawan secara profesional, memberi kompensasi yang menarik juga melatih karyawannya dengan intensif. Dari segi keuangan mereka telah membuat pengaturan keuangan yang rapi serta telah mengundang lembaga akuntan publik untuk mengaudit secara rutin. Dari segi kreatifitas pengelolaan dana pun cukup baik dan ini dipromosikan dengan intensif kepada calon donatur melalui berbagai program promosi yang kreatif.

Namun pada sebagian besar lainnya profesionalisme seperti ini masih belum dijumpai. Hanya segelintir lembaga amil zakat yang telah menerapkan sistem manajemen organisasi yang baik seperti diatas.

Kondisi minimnya kapasitas manajemen organisasi dari lembaga amil zakat amat ironis jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya dapat mereka gali. Potensi yang bisa digarap oleh lembaga amil zakat adalah nominal zakat nasional yang mencapai Rp 27,2 trilyun menurut Indonesian Magnificent Of Zakat (IMZ) dan Rp 217 trilyun menurut Baznas (termasuk zakat BUMN, industri, dan tabungan). Pada 2010 perolehan zakat nasional melalui lembaga-lembaga formal baru mencapai kurang lebih Rp 1,5 trilyun. Jika potensi besar ini bisa digali, maka lembaga-lembaga amil zakat akan sangat signifikan peranmya sebagai katalisator pembangunan.

Urgensi peran NGO sebagai katalisator pembangunan semakin mencuat disaat konsolidasi hidup berdemokrasi semakin apik. Urgensi ini tidak hanya dilihat dari dimensi peran langsung dari NGO dalam memecahkan berbagai masalah sosial ekonomi, namun juga dilihat dari dimensi peran NGO sebagai motor masyarakat sipil (civil society) dalam masyarakat demokrasi itu sendiri. NGO dengan basis sosial-relijius seperti lembaga amil zakat sangat diharapkan perannya dalam kedua dimensi ini.

NGO dengan basis sosial-relijius ini eksis sejak dahulu di Indonesia misalnya yang dibawahi oleh ormas-ormas Islam. Ormas-ormas yang ada mengejawantahkan idealisme relijius mereka dengan membangun sekolah-sekolah, pesantren tradisional serta lembaga-lembaga katalisator perekonomian misalnya dengan membuat Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), koperasi Islam, serta lembaga amil zakat, infaq dan sodaqoh. Hal ini merupakan fenomena yang positif dimana semangat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai relijius dalam kehidupan publik diejawantahkan dalam program-program pembangunan masyarakat multidimensi.

Di desa-desa hal ini terlihat dalam versi sederhananya melalui fenomena majelis taklim. Majelis-majelis taklim di desa sangat akrab dengan kehidupan sosial masyarakat. Majelis taklim menjadi rumah untuk pendidikan, pembangunan kohesi sosial hingga peningkatan ekonomi di desa.

Kehidupan modern saat ini dimana perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan teknologi berkembang pesat menjadi tantangan bagi NGO sosial-relijius khususnya dalam hal ini lembaga amil zakat untuk menyesuaikan diri.

Saat ini NGO Sosial-Relijius diharapkan untuk mampu membantu meringankan beban-beban Negara yang demikian berat dan mengisi ruang-ruang yang belum optimal dijalankan Negara dalam menjalankan pembangunan. Dilihat dari kacamata pembentukan kehidupan demokrasi yang ideal, peran civil society tidak hanya sebagai elemen yang melakukan check and balance dengan Negara, namun juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Kehidupan demokrasi menghajatkan adanya peran aktif dari masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat tidak lagi menjadi objek politik, objek ekonomi dan objek hukum namun menjadi subjeknya. Hal ini akan terkait dengan isu “social capital” yang menginginkan adanya masyarakat yang berpartisipasi aktif dan punya kualitas sebagai aktor demokrasi. Masyarakat sipil dengan indikator social capital yang baik ini semakin urgen keberadaannya saat Negara berada dalam posisi lemah (kinerjanya kurang) atau korup.

Isu-isu penanganan masalah lingkungan, pengentasan HIV/AIDS dan kesejahteraan yang sekarang mencuat yang tidak bisa ditangani oleh negara sendirian menjadi alasan lain keberadaan NGO secara umum penting sebagai bentuk social movement menghadapi berbagai permasalahan.

Hemat penulis ada beberapa tantangan aktual NGO berbasis sosial-relijius saat ini. Pertama, memaksimalkan perannya sebagai implementer, yakni memobilisasi sumber daya yang ada untuk menjadi sesuatu yang bernilai tambah bagi masyarakat. Dalam konteks lembaga amil zakat, hal ini terkait dengan maksimalisasi pengumpulan zakat, pemasaran zakat, pembuatan database yang akurat mengenai target zakat serta pengembangan sistem pemasaran zakat dengan benchmark pemasaran jasa di korporat.

Kedua, memaksimalkan perannya sebagai catalyst, yakni sebagai sebagai inspirator bagi berbagai aktor di masyarakat untuk bersinergi membuat transformasi dalam masyarakat. Bagi lembaga amil zakat, hal ini secara spesifik terkait misalnya dengan membuat program-program pengelolaan dana zakat yang berorientasi pembangunan jangka panjang dan terintegrasi ketimbang pemberian dana yang direct giving dan kurang terkonsep. Hal ini akan melibatkan banyak elemen lain. Contohnya dengan membuat program-program beasiswa, membuat program-program pembangunan kemandirian ekonomi, pembangunan kesehatan serta pembangunan mental masyarakat miskin.

Ketiga, memaksimalkan perannya sebagai partner dimana pemerintah, swasta dan NGO saling bersinergi untuk membentuk capacity bulding diantara ketiganya. Secara spesifik terkait dengan lembaga amil zakat misalnya dengan membuat model zakat BUMN, zakat industri, zakat PNS dan lain sebagainya. Atau misalnya dengan membuat dan menjalankan model instrumen ekonomi Islam lain selain zakat yang sangat potensial seperti wakaf tunai. Terkait wakaf tunai diperlukan sinergi dengan swasta yang intensif terutama untuk corporate cash waqf.

Tantangan keempat, terkait dengan pembangunan kapasitas organisasi dari NGO berbasis sosial-relijius yang ada. Seperti dijelaskan diawal, bahwa pada sebagian NGO sosial-relijius telah dijalankan sebuah manajemen yang cukup profesional. NGO-NGO lainnya perlu untuk terus meningkatkan kapasitas mereka. Karakteristik NGO yang bersifat non profit dan cenderung bergantung pada kesamaan nilai dan visi diantara pengurusnya jangan sampai membuat NGO menjadi terlalu fleksibel sehingga melupakan urgensi untuk membangun manajamen yang profesional. Penataan sistem keuangan, pelatihan bagi SDM dan kepemimpinan yang visioner dan inovatif harus dibangun. Pemerintah bersama akademisi dapat berperan dalam hal pembangunan kapasitas NGO ini.

*Penulis adalah Direktur Forum MADANI Bandung, sarjana Fakultas Ekonomi Unpad, konsentrasi Manajemen Syari’ah, pemerhati zakat, dan program-program pengentasan kemiskinan