Oleh : Muhammad Fakhryrozi*

Di era demokratisasi di Indonesia kini dimana unsur-unsur demokrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif, media, civil society semakin mengkonsolidasikan diri mereka dalam sebuah harmoni demokrasi, partai politik menjadi subjek yang strategis dalam menentukan arah demokratisasi di Indonesia. Kenyataan yang kita temui hari ini adalah bahwa kekuatan dan pengaruh partai politik kini menjangkau ke semua elemen bangsa. Dari mulai BUMN, swasta, organisasi profesi  hingga LSM terdapat agen-agen partai politik menancapkan taring-taring mereka disana.  Dari mulai perguruan tinggi, pesantren bahkan hingga lembaga yudikatif yang sepatutnya independen dicengkram oleh tangan-tangan kepentingan parpol. Di perguruan tinggi tidak hanya di pemilihan ketua ikatan-ikatan alumni parpol bermain tapi juga di pemilihan rektor hingga di dalam dinamika sehari-hari mahasiswa.

Sistem demokrasi itu sendirilah yang memunculkan dinamisasi diatas. Sebab persaingan diantara parpol menurut logika politik menghajatkan penguasaan sumber daya baik itu intelektual, sosial, material dan kultural.  Hal ini menjadi fenomena alami dan sulit dihindari terutama pada unsur-unsur yang kita inginkan lebih independen dan netral. Parpol akan selalu mencari jalan agar mereka mampu menguatkan diri dengan penguasaan-penguasaan basis-basis baru.  Maka yang perlu dibenahi dan dicermati adalah, pertama sejauh mana persaingan antar parpol dalam menguasai basis-basis sumber daya ini tidak dijalankan dengan cara-cara kekanak-kanakan atau tidak fairplay, kedua sejauh mana kemampuan parpol untuk menginpirasi basis-basis sumber daya dengan spirit memperjuangkan kepentingan rakyat secara ideologis dan bukan sekedar untuk kepentingan pragmatis partai, ketiga pengawasan seluruh elemen masyarakat lain untuk menjaga independensi dari unsur-unsur yang mutlak harus independen dan jika tidak independen dikahawatirkan kinerjanya tidak maksimal, contohnya aparat penegak hukum seperti Polri, KPK dan MA serta BUMN dengan segala perangkatnya.

Idealnya basis-basis yang dikuasai parpol menjadi semakin lebih baik kinerjanya saat parpol ambil bagian disana. Misalnya saat agen atau kader parpol menjadi ketua sebuah organisasi profesi ia memberi nafas organisasinya dengan spirit memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara secara ideologis. Sepatutnya ia menjadi corong aspirasi anggota secara maksimal, melakukan berbagai advokasi, merevitalisasi organisasinya dengan manajemen yang baik dan sebagainya. Sebab idealnya kader parpol ini punya kematangan yang lebih dari segi intelektual, leadership,  tanggung jawab, dan ideologi

Kenyataannya kini basis-basis ini lebih sering menjadi sarana perolehan suara dan sumber daya uang semata. Dalam banyak kasus seiring masuknya kader atau agen parpol basis-basis ini malah melemah. Contohnya BUMD-BUMD yang dikooptasi parpol malah jadi buruk secara governance, semakin tidak transparan, gaji eksekutifnya sangat jomplang dengan gaji para staff, kinerja bisnisnya stagnan dan sebagainya. Hal tersebut dan banyak contoh hal lain ditambah buruknya cara bermain parpol ditingkat nasional (saling menjatuhkan, menyerang, mengumbar janji, korup dan sebagainya) menggerus kepercayaan masyarakat terhadap parpol.

Bagaimana dengan interaksi antara parpol dan mahasiswa? Mahasiswa sangat strategis bagi parpol sebab mahasiswa dengan intelektualitasnya adalah kelas elit dalam masyarakat yang akan menjadi motor bagi parpol kelak. Selain itu kepemimpinan intelektual mahasiswa di masyarakat memungkinkan mahasiswa untuk membangun pengaruh bagi masyarakat secara signifikan. Tentu menurut logika politik parpol sangat tergiur untuk terjun meggaet para mahasiswa untuk bersimpati kepadanya. Berbagai organisasi mahasiswa ekstra kampus telah sama-sama kita tahu berafiliasi dengan parpol-parpol yang ada.

Kita tidak dapat mengekang keberpihakan dalam demokrasi. Dalam demokrasi setiap orang diperbolehkan punya keberpihakan, termasuk mahasiswa. Memaksa orang untuk menghindari keberpihakan politik hemat penulis merupakan bentuk otoritarianisme.

Kehadiran parpol ditengah-tengah dinamika intelektual dan aktivisme mahasiswa jika diarahkan sesuai track-nya yang ideal sebenarnya sesuatu yang baik. Dengan masuknya parpol atau organisasi mahasiswa kepanjangan tangan dari parpol ke kampus atau kehidupan mahasiswa, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar secara teori dan pratik mengenai dinamika politik dalam demokrasi. Hal ini penting selain sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan nasional juga sebagai upaya penguatan masyarakat sipil yang sadar politik. Masyarakat sipil yang sadar politik akan meningkatkan kualitas demokrasi. Kita sama-sama dibuat kecewa dengan rekrutmen parpol yang berbasiskan besaran setoran dan berbagai bentuk nepotisme serta upaya-upaya transaksional. Kaderisasi kader parpol dari mahasiswa memungkinkan dilahirkannya kader parpol masa depan yang intelektual, punya kualitas dan idealisme yang kuat.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk interaksi parpol dan mahasiswa sebaiknya? Parpol sebagai pemain utama yang mendinamisasi demokrasi sepatutnya men-drive mahasiswa kepada pencerdasan politik yang substansial. Parpol sepatutnya ‘mendidik’ kader mahasiswanya untuk menjadi negarawan-negarawan masa depan yang prospektif. Parpol jangan mendidik kader mahasiswanya dengan cara-cara berpolitik culas dan murahan. Kader-kader parpol yang senior yang biasa ‘asbun’ dan kepalanya kosong dari idealisme kecuali nafsu berkuasa semata hanya akan membuat para mahasiswa antipati terhadap parpol dan menjauh dari lingkaran parpol. Parpol juga jangan mengarahkan mahasiswa kepada peran-peran politik pragmatis semata.

Mahasiswa dengan intelektualitasnya sepatutnya mampu menjaga idealisme kemahasiswaanya saat berafiliasi pada parpol. Artinya mahasiswa jangan mau menjadi ‘alat’ parpol guna memenuhi tujuan jangka pendek dan pragmatis. Mahasiswa diperkenankan untuk berafiliasi namun tidak partisan. Mahasiswa kader parpol yang partisan hanya akan melemahkan peran kemahasiswaannya di masyarakat. Mahasiswa yang sudah didomplengi oleh kepentingan parpol hingga luntur jiwa akademis dan objektifitasnya ilmiahnya hanya akan memicu konflik dengan elemen mahasiswa dan akademik lain. Ciri-ciri mahasiswa kader parpol yang ‘salah didik’ adalah berperilaku layaknya elit-elit mereka yang culas, minim kompetensi sebab hanya mengedepankan manuver-manuver politik dalam politik kampus, ekslusif dan tidak moderat. Sepatutnya kader parpol mahasiswa dibentuk dalam suasana pendidikan politik yang dinamis, kaya akan idealisme dan nilai-nilai serta penempaan praktis.

Di berbagai kampus kita mengetahui bahwa parpol-parpol bersaing untuk mengkader mahasiswa. Selanjutnya kader-kadernya bersaing didalam pemilihan ketua BEM di tingkat fakultas dan universitas. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi para kader mahasiswa ini untuk menjadi politisi matang yang berkiprah berdasarkan nilai dan objektifitas ilmiah. Parpol sepatutnya memahami dibanding menjadikan mahasiswa sebagai sekedar alat (contohnya saat mobilisasi demonstrasi atau pemilukada), mahasiswa adalah aset berharga di masa depan yang perlu dipelihara dalam laboratorium pendidikan politik di kampus. Sekali lagi peran-peran politik mahasiswa sepatutnya diarahkan oleh parpol kepada hal-hal yang lebih substansial serta mengorbankan terlebih dahulu pelibatan mahasiswa pada kepentingan jangka pendek.

Sudah saatnya memberi kesempatan dan melepaskan kecanggungan mahasiswa untuk berkiprah di parpol. Ironisnya sejauh ini parpol-parpol yang ada masih terlalu mengecewakan dan sulit mendapat kepercayaan dari mahasiswa untuk dijadikan tempat belajar.

*Penulis adalah pemerhati gerakan mahasiswa dan penggiat demokrasi