Berbagai permasalahan utama dan sekian banyak masalah lain dapat dituntaskan dengan menata kembali fokus pembangunan bangsa Indonesia. Mengambil pembangunan ekonomi sebagai fokus pembangunan Indonesia kedepan sangatlah relevan. Belajar dari China yang berhasil bangkit menjadi kekuatan ekonomi yang baru di panggung global, fokus pada pembangunan ekonomi mampu mereformasi berbagai segi kehidupan bernegara. Hal ini dewasa ini penulis lihat terjadi juga pada Turki.

China melepaskan kekakuan doktrin sosialisme yang mengekang mereka puluhan tahun saat pada 1978 Deng Xiaoping, pemimpin saat itu, melakukan langkah revolusioner dengan memberi ruang bagi ekonomi pasar. Langkah yang pada awalnya mendapat penentangan keras dari kalangan pengusung status quo akhirnya mendapat legitimasi juga dari seluruh rakyat saat rakyat mulai merasakan kinerja nyata dari pemerintah dalam membangun kesejahteraan. Gempa keras yang mengguncang kawasan Xinjiang pada 1980 bahkan ditafsirkan oleh sebagian rakyat sebagai fenomena magis dampak dari peralihan rezim (era Sosialis ke keterbukaan).

Kini China menjadi Negara ekonomi baru yang berdiri mantap menghadang hegemoni ekonomi Eropa dan Amerika Serikat yang dewasa ini turun akibat dihantam oleh instabilitas finansial. Amerika Serikat sendiri merasa kewalahan terhadap membanjirnya produk-produk China ke negara mereka.  Didukung menjadi begitu rapuhnya dollar,  hegemoni ekonomi-politik dunia kini mulai bergeser (shifting).

Membandingkan China dan Indonesia memang tidak sepenuhnya apple to apple. China kendati memiliki kongres yang makin sini makin demokratis (makin merepresentasikan keterwakilan) tidak mau mengakui negaranya mengadopsi demokrasi ala barat. China kendati mulai mendorong keterwakilan kaum pebisnis dan kalangan lain, memberi ruang kritik, memberi ruang bagi pemain politik lain kendati masih dibatasi mengaku tidak menerapkan apa yang disebut dengan trias politica. Indonesia di sisi lain makin sini makin demokratis. Bahkan mengarah pada demokrasi liberal. Saat di China masih dikenal berbagai bentuk pemblokiran internet di Indonesia demonstrasi menyamakan presiden dengan kerbau tidak terlalu dipermasalahkan. Selain itu jumlah penduduk yang satu milyar di China tidak berbanding lurus dengan tingkat pluralitasnya. Sejak dahulu bangsa China dikenal memiliki rasa ikatan persatuan yang kokoh dan perasaan kesatuan ini cenderung ‘rasial’. Lain halnya dengan Indonesia, negara kepulauan yang diisi begitu banyak suku bangsa, ras, bahasa dan agama.

Namun kondisi yang tidak apple to apple ini tidak menjadikan ‘mindset’ China dalam mengelola Negara tidak relevan untuk dikaji dalam konteks Indonesia. Pemerintah China mengelola China layaknya mengelola perusahaan. Mereka sangat mengapresiasi pasar dan liberalisasi ekonomi dengan tetap membingkainya dalam keadilan ekonomi. Mereka mendorong partisipasi rakyat bawah secara maksimal dalam aktifitas ekonomi. Para pemimpinnya berhasil menginventarisir aset baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun aset-aset berupa infrastruktur ekonomi warisan seperti BUMN-BUMN yang rapuh dan tidak perform lalu merevitalisasinya dan ‘mengolah’nya dalam sebuah dinamisasi menjadi output berupa barang dan jasa yang merambah seantero dunia. Alhasil seluruh komponen negara dan rakyat bersama-sama menjaga agar ‘barang-barang dagangan’ mereka bersama di dunia tetap laku. Inovasi dan jiwa entrepreneur akhirnya semakin mangakar dalam jiwa rakyat China.

Kinerja Partai Komunis China (PKC) yang hingga saat ini masih menjadi partai berkuasa membungkam kritik. Legitimasi kepemimpinan PKC berasal dari kinerja yang memuaskan. Partisipasi seluruh rakyat dalam kegiatan membangun negara lewat perekonomian melahirkan rezim pertumbuhan ekonomi yang megah. Tidak ada celah bagi pergolakan sosial dan anti pemerintah untuk bereskalasi.

Hal ini lahir dari sebuah visi untuk memfokuskan negara pada pembangunan ekonomi. Fokus pada pembangunan ekonomi ini bukan tanpa desain. Ini adalah pilihan nyata yang dahulu diungkapkan oleh Deng Xiaoping sang pembaharu China dengan komentarnya yang memberikan makna baru pada  konsep “kontradiksi utama”. “Kontradiksi utama” adalah konsep untuk menyusun sasaran dan strategi yang diperkenalkan oleh PKC era lama pada 1930. Ia berkata “Kontradiksi utama dalam masyarakat China adalah kontradiksi antara meningkatnya kebutuhan material serta kultural rakyat dan produksi masyarakat yang terbelakang”. Fokus ekonomi juga terbaca jelas dalam anggaran dasar PKC pada 2002 dan 2007 yang sama-sama berbunyi, “Sasaran strategis pembangunan ekonomi dan budaya adalah menstabilkan kemakmuran sedang yang telah diraih dan membangun masyarakat berkemakmuran sedang itu ke tingkat yang lebih tinggi yang akan memberi kesejahteraan bagi lebih dari satu milyar rakyat sampai ulang tahun ke-100 partai (2021).”

Kendati tidak apple to apple dari segi profilnya, entrepreneurial mindset ini sangat bisa dan mungkin diaplikasikan dalam proses pembangunan di Indonesia. 99% unit usaha di Indonesia adalah UKM, menyerap tenaga kerja 97,4% namun kontribusinya terhadap PDB hanya 55,56%. Hal ini menjadi ironi sekaligus potensi. Dengan besarnya persentase UKM menandakan kuatnya lokalitas aktifitas ekonomi di Indonesia. Indonesia berpeluang untuk memeratakan jiwa entrepreneur dalam diri rakyat di seantero wilayah. Artinya platform-nya sudah terbentuk, tinggal di stimulus dan dibina. Proses pembinaan yang jadi tugas pemerintah ini memang perlu kerja super keras.

DIlihat dari besarnya potensi SDA sudah tidak diragukan lagi. Bicara SDA bukan cuma minyak, gas, emas dan hutan yang kita punya tapi juga gelombang laut di seantero pantai kita yang luar biasa luas. Gelombang laut ini dengan sentuhan inovasi dan high tech bisa menjadi pembangkit listrik kalau kita mau kerja keras mewujudkannya. Bandingkan dengan negara-negara Eropa yang tidak punya pantai sama sekali. Bahkan jika minyak kita pun habis kita masih bisa menghasilkan energi.

Entrepreneurial mindset ini perlu diawali dari para pemimpinnya. Bukan berarti pemimpin nasional harus pengusaha. Pemimpin nasional yang mengelola negara seperti mengelola perusahaan harus punya DNA entrepreneur dalam dirinya. Pada dasarnya jiwa entrepreneur didefinisikan dengan kemampuan menciptakan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah ini identik dengan pikiran visioner, memandang jauh kedepan dan bukan sekedar pencitraan untuk mendapat simpati jangka pendek, berani mengambil keputusan walau mengorbankan popularitas, fokus pada hal-hal strategis, tidak terjebak dalam dinamika perpolitikan semata serta mengapresiasi inovasi.

Di tataran menengah (pemerintahan, pelaku usaha, legislator) dan bawah (grass root) juga perlu dikembangkan minset ini. Jangan sampai energi dan waktu tersita habis oleh hiruk pikuk politik. Mengelola negara layaknya mengelola perusahaan juga secara alami akan mendorong penegakkan hukum. Sebab perusahaan yang ingin untung harus efisien dan bersih dari fraud. Pelibatan rakyat dalam aktifitas ekonomi akan menetralisir konflik horisontal akibat pluralitas kita. Dalam urusan bisnis selama itu bisa mengenyangkan perut sentimen identitas (agama, ras, suku bangsa) akan dikesampingkan. Tidak ada waktu untuk berantem, semua sibuk berkarya. Diharapkan dinamika politik menjadi stabil sebab kinerja pemerintah memuaskan sehingga membungkam gejolak politik dan sosial. Pada akhirnya rezim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang megah terwujud jadi nyata.

Oleh : Muhammad Fakhryrozi