Tags

, ,

Image

Peningkatan kinerja institusi publik di Indonesia menjadi hal yang urgen saat ini. Saat dimana perekonomian negara bereskalasi dan angka kelas menengah meningkat tajam. Kelompok masyarakat yang makin sejahtera ini semakin cerdas dan menuntut. Belum lagi ditambah dengan tingkat transparansi yang makin meningkat akibat pesatnya penetrasi internet dan mobile device di Indonesia. Sebuah isu tertentu yang berhubungan dengan institusi publik dengan cepat tersiar kabarnya dan menjadi bahan pergunjingan di social media. Misalnya ketika sebuah kasus korupsi di sebuah instansi negara terkuak, dengan cepat masyarakat menjadi tahu, bahkan hingga detail tahap-tahap penanganannya. Instansi publik dan figur yang terjerat kasus yang diberitakan secara agresif akan hancur seketika citranya. Hal ini dikarenakan pemberitaan yang ada disusul oleh pergunjingan di social media. Pergunjingan yang tinggi memicu pemberitaan media online makin agresif lagi, sebab media juga diberi insentif oleh pasar yang terpikat oleh pemberitaan, seperti efek bola salju yang membesar seketika.

Isu korupsi memang merupakan isu yang sangat seksi di tengah masyarakat. Namun sesungguhnya yang yang perlu diperhatikan oleh institusi publik baik di pusat maupun daerah bukan hanya korupsi. Pada institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni institusi di tingkat kota kebawah (hingga RT dan RW) aspek pelayanan menjadi krusial. Pada level bawah  tingkat korupsi tidak terlalu besar namun hal yang membuat masyarakat khususnya kelas menengah frustrasi seringkali adalah aspek pelayanan.

Pada institusi yang lebih tinggi semisal gubernur dan perangkat-perangkatnya hingga presiden beserta jajaran kabinet, hal yang disorot masyarakat selain tentunya korupsi adalah kebijakan strategis yang mereka pilih yang bisa memberikan dampak riil hingga ke masyarakat level paling bawah. Misal masyarakat akan sangat menyoroti kinerja kementerian pertanian dalam mewujudkan swasembada sebab hal itu akan berdampak sangat nyata pada harga-harga komoditas pertanian di pasar. Pada skala provinsi masyarakat akan menyoroti sejauh mana pemerintahan provinsi peduli pada pembangunan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lain-lain. Hal-hal itulah yang ada didepan mata masyakat dan akan menjadi isu seksi.

Maka kita melihat ada spektrum yang lebih luas dari sekedar mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi yang menjadi ekspektasi dari masyarakat sebagai stakeholder institusi publik. Masyarakat tidak hanya menuntut pemberantasan korupsi semata namun juga pelayanan publik hingga langkah-langkah strategis yang berdampak nyata dalam jangka pendek.

Untuk itu kemampuan pemerintah untuk dengan segera memperbaiki kinerjanya pada aspek-aspek yang dianggap krusial oleh masyarakat menjadi penting. Kendati masyarakat cenderung berpikir jangka pendek-mereka ingin segera merasakan jalan-jalan mulus, harga komoditas pangan murah dst., mereka sering masa bodoh dengan rencana jangka panjang-  namun institusi publik sebaiknya juga tidak melupakan rencana jangka panjang. Jangan sampai berfokus pada isu-isu yang dianggap seksi membuat pemerintah hanya mengeksekusi program-program berorientasi jangka pendek semata. Institusi yang tidak membuat rencana jangka panjang sedang menanam bom waktu yang akan meledak di masa depan. Contoh ketika pemerintah hendak menaikan BBM baru-baru ini, muncul penolakan yang cukup tegas dari beberapa kalangan dikarenakan pemerintah abai terhadap berbagai rencana jangka panjang di masa lalu.

Perencanaan jangka panjang migas nasional yang buruk, pembangunan infrastruktur dan transportasi massal yang jauh dari harapan dan perencanaan anggaran yang buruk adalah bukti pemerintah lalai mengambil kebijakan yang strategis dan mengimplementasikannya. Sehingga “tabungan” kelalaian tersebut berbuah penolakan saat pemerintah ingin menaikan harga BBM untuk memperbaiki postur anggaran.

Untuk dengan segera memperbaiki kinerja pemerintah baik di pusat maupun daerah khususnya pada aspek-aspek yang krusial di mata masyarakat, maka institusi publik memerlukan bantuaan audit kinerja. Audit jangan hanya berhenti diaspek finansial, namun juga khususnya di job description yang dianggap masyarakat sebagai job description inti institusi (swasembada pangan untuk Kementerian Pertanian,  menghilangkan banjir untuk pemerintah kota, menghilangkan macet di pelabuhan untuk Kementerian Perhubungan dan lain-lain). Fokus pada aspek-aspek krusial di mata masyarakat ini akan memberikan keuntungan politis pada institusi bersangkutan sebab masyarakat fokus mnyoroti hal-hal tersebut. Jika masalah-masalah utama itu bisa dibenahi, maka institusi yang bersangkutan akan segera meraih simpati publik.

Namun fokus pada masalah-masalah seksi seperti disebutkan diatas semata dan melupakan aspek jangka panjang sama dengan menanam bom waktu. Untuk itu institusi lain yang punya peran pengawasan diluar masyarakat sipil contohnya lembaga legislatif harus berperan mengawal langkah-langkah yang berorientasi pembangunan jangka panjang.

Audit kinerja dapat dilakukan oleh institusi netral dan diinisiasi oleh lembaga yang menaungi. Misal audit untuk dinas-dinas yang ada di level provinsi diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Auditornya adalah institusi independen seperti perguruan tinggi, konsultan swasta dalam negeri hingga konsultan luar negeri. Pemerintah provinsi dapat menetapkan audit secara tematik, misal audit khusus layanan, audit khusus untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi, audit untuk mengukur efisiensi anggaran hingga audit untuk mengukur pengelolaan SDM.

Hasil audit lembaga independen ini kemudian dapat di publikasikan ke publik atau dibuatkan semacam reward moment untuk instansi yang tergolong baik. Misal di akhir tahun Pemprov mengadakan malam penganugerahan instansi terbaik dalam hal layanan prima kepada publik berdasarkan penilaian auditor independen. Dengan pola ini diharapkan akan memicu kompetisi antar lembaga dibawah pemprov untuk meningkatkan kinerjanya pada aspek yang diaudit.

Sekali lagi, pemprov akan memiliki keuntungan politis saat instansi-instansi dibawah naungannya berhasil memperbaiki kinerja. Terlebih jika kinerja yang diperbaiki tersebut merupakan aspek yang dianggap masyarakat merupakan hal yang critical. Untuk mengetahui aspek mana yang critical Pemprov dapat melakukan survey dahulu sebelumnya ke masyarakat untuk mendapat insight, aspek mana yang sebenarnya dianggap ciritical dan masih perlu dibenahi.

Bayangkan pula jika setiap level dari institusi publik melakukan hal serupa, menginisiasi sebuah audit indendepen dan membuat kompetisi sehat. Presiden menginisiasi audit untuk Kementerian. Kementerian menginisiasi audit untuk Dirjen. Dirjen membuat Dinas-dinas berkompetisi sehat dan seterusnya.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, pemerhati kebijakan publik dan manajemen organisasi publik