Tags

, , , , ,

Image

Faktanya memang ekonomi Indonesia tumbuh cukup signifikan jika dibanding negara-negara maju yang masih belum bisa beranjak total dari berbagai krisis. Hal ini diamini oleh berbagai institusi internasional seperti salah satunya McKinsey&Co yang meramalkan bahwa pada 2030 Indonesia akan jadi negara terbesar ketujuh didunia dalam perekonomian. Prediksi ini muncul dari angka-angka yang enak dilihat seperti misalnya pertumbuhan rata-rata GDP Indonesia yang sebesar 5,2 % dari 2000 hingga 2010, ketiga di dunia setelah China dan India.

Optimisme Indonesia akan menjadi negara maju di masa depan juga didukung oleh berbagai potensi yang saat ini mengemuka. Diantara berbagai potensi itu adalah adanya keberlimpahan jumlah penduduk usia produktif yang berpotensi meningkatkan produktifitas negara dan menurunkan depedency ratio atau yang disebut dengan demographic dividend. Angka kelas menengah yang signifikan menjadi potensi strategis yang lain. Kelas menengah ini akan menjadi pasar yang sangat potensial untuk menggerakkan roda perekonomian dan diharapkan memiliki dampak bagi berkembangnya bisnis domestik sehingga dapat memeratakan kesejahteraan.

Namun apakah pertumbuhan ekonomi saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ideal? Didalam komposisi GDP Indonesia domestic consumption berperan sekitar 60%, sementara gross fixed capital formation hanya sekitar 30% sisanya pengeluaran pemerintah serta ekspor kurang impor. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kegiatan konsumsi.

Ada beberapa dampak makro dari fenomena ini. Pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi dan tidak dibarengi penguatan keunggulan bisnis domestik akan menguntungkan pelaku bisnis asing semata. Padahal upaya menggerakan sektor riil yang ditopang UMKM sangatlah penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan yang angkanya masih 20 jutaan. Bahkan kalau standar angka kemiskinan yang digunakan adalah standar Bank Dunia, maka saat ini sebenarnya hampir setengah orang Indonesia itu miskin. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi tidak memberikan multiplier effect bagi pemerataan kesejahteraan dan cenderung mengakibatkan inflasi dalam jangka panjang yang akan mereduksi kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini juga akan menyebabkan turunnya tingkat saving yang amat penting untuk menggerakan permodalan. Orang lebih senang belanja dibanding menabung. Padahal dalam jangka panjang tingkat saving amat penting untuk menjadi sumber modal yang bisa menggerakan industri dalam negeri. Bahkan hal  ini diperburuk dengan kenyataan bahwa ekspor Indonesia didominasi komoditas dan bukan barang bernilai tambah. Barang bernilai tambah justru didatangkan dari luar dan dikonsumsi oleh kelas menengah Indonesia. Perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia pun hanya menghargai murah pegawai kerja Indonesia karena memang kualitasnya tidak kompetitif.

Untuk mengatasi masalah nation competitiveness diatas maka solusi strategis yang bisa dilakukan adalah membangun manusianya. Kelas menengah yang berlimpah ini harus diberdayakan supaya mereka bisa menciptakan nilai tambah dan tidak sekedar menjadi kelompok konsumsi.

Indikator untuk melihat sejauh mana pembangunan manusia Indonesia adalah melalui Human Development Index (HDI). HDI merupakan metode alternatif dalam mengukur pembangunan sebuah negara yang tidak hanya mengukur income rata-rata namun juga hal-hal  seperti pendidikan, kesehatan, keadilan ekonomi, sustainablity hingga inovasi dan teknologi.

Seperti dikemukakan Amartya Sen seorang ahli dalam pembangunan, inti dari kemajuan sebuah bangsa adalah kemajuan manusianya. Sejauh mana manusia di suatu negara dapat bahagia, berdaya, bebas, berkreasi, berinovasi, mengaktualisasikan dirinya, mencerdaskan dirinya, merasa aman, menjadi sehat (fisik dan mental) dan seterusnya dan tidak sekedar berlomba-lomba dalam GDP semata.

Dalam laporan HDI tahun 2012 Indonesia masih ada diperingkat 121 dari 186. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia yang terkategori medium development hanya lebih baik dibanding Myanmar yang terkategori low development. Walaupun HDI Indonesia tumbuh signifikan dari 1970 ke 2010, namun pertumbuhan itu lebih banyak didominasi oleh faktor pendapatan ekonomi bukan faktor non-pendapatan seperti pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan merupakan faktor yang krusial dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Saat ini peradaban global memasuki era informasi, dimana nilai tambah dalam suatu masyarakat ditentukan oleh kreatifitas dan inovasi, atau yang disebut dengan knowledge economy. Pekerjaan yang semakin memiliki peran penting saat ini adalah pekerjaan yang diperankan oleh orang berpendidikan. Hal ini menuntut kerja ekstra dari negara untuk membangun kemampuan intelektual masyarakatnya melalui pendidikan. Terlebih dalam konteks membangun keunggulan bangsa, pendidikan harus dilihat sebagai barang publik yang difasilitasi negara bukan dikapitalisasi swasta. Negara yang memperoleh demographic dividend juga akan menjadi percuma jika tidak didukung dengan pendidikan yang berkualitas.

Kenyataannya di Indonesia saat ini masalah pendidikan masih menjadi masalah yang penyelesaiannya tidak berjalan signifikan. Lama waktu sekolah (years of schooling) Indonesia masih 5,8 tahun, sama dengan Kamboja dan masih dibawah Malaysia yang 9,5 tahun. Upaya keras untuk meningkatkan lama sekolah ke minimal 9 tahun masih ditambah dengan tantangan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Contohnya dalam hal menghadirkan kurikulum yang link & match dengan industri dan perekonomian, kualitas dan kesejahteraan guru, serta sarana dan prasarana yang merata. Penambahan anggaran hanyalah langkah awal yang akan sia-sia jika tidak memberikan hasil berupa peningkatan partisipasi peserta didik dan kualitas pendidikan itu sendiri.

Ini baru dilihat dari faktor pendidikan, belum faktor kesehatan sampai inovasi dan teknologi, yang semuanya syarat peran aktif negara dan masih jauh tertinggal dibanding negara lain.

Angka-angka pertumbuhan ekonomi konvensional yang mempesona kita selama ini jangan sampai membuat kita lupa untuk membangun keunggulan bangsa yang sebenar-benarnya dan bukan sekedar akumulasi materi yang belum tentu kokoh dalam jangka panjang. Dan hal ini sekali lagi tidak bisa dilakukan secara autopilot.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE, lulusan Fakultas Ekonomi FEB Unpad, pemerhati isu-isu kebijakan publik.