Tags

, , , ,

Imagearta

Keniscayaan Sistem Multipartai di Indonesia

Indonesia telah melalui lebih dari satu dekade era reformasi. Sistem multipartai telah mewarnai atmosfir perpolitikan di Indonesia dengan sangat kental. Namun demikian kekecewaan terhadap partai politik bermunculan dari sebagian masyarakat. Contohnya dengan mengganggap partai politik hanya kumpulan politisi korup yang mementingkan kelompoknya bahkan elitnya semata. Namun mau tidak mau berbagai segi kehidupan masyarakat tetap akan sangat terpengaruh oleh tindak tanduk partai politik. Dengan sistem ini perumusan kebijakan publik dan tata kelola negara akan sangat ditentukan oleh kiprah partai politik. Salah satu contohnya, yang juga menjadi contoh potensi negatifnya, perumusan kebijakan di tingkat pusat bisa jadi hanyalah pesanan elit-elit partai politik untuk kepentingannya yang dieksekusi “robot-robot” politisi di DPR. Kemudian kebijakan itu akan berdampak bagi masyarakat luas.

Menurut saya, ditengah kekurangan yang ada, setidaknya sejauh ini, model multipartai seperti saat ini sudah dianggap bisa mewakili karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk dalam lingkungan demokrasi. Dahulu Bung Karno pernah mewacanakan negara satu partai. Wacana tersebut dinafasi oleh ide semangat gotong-royong dan kekeluargaan Prof. Soepomo, serta dibumbui cita rasa sosialisme ala Bung Karno sendiri. Namun kenyataannya, pada era Orde Lama, sistem multipartailah yang akhirnya berlaku. Kepemimpinan karismatik Bung Karno tetap tidak bisa meredam tuntutan kelompok-kelompok ideologis di Indonesia berkiprah di kancah politik nasional.

Nampaknya akan sulit pula bagi bangsa ini untuk kembali ke era Orde Baru. Di era ini stabilitas politik dijaga dengan represif-militeristik dan kebebasan mengekspresikan ideologi dipasung. Trauma hidup dibawah Orde Baru seakan menjadi alasan untuk mau tidak mau menghadapi kehidupan demokrasi yang ada saat ini, walaupun sistem demokrasi tersebut masih perlu koreksi di sana-sini.

Keunikan Demokrasi Indonesia

Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Dibandingkan dengan negara kampiun demokrasi, Amerika Serikat misalnya, situasi demokrasi di Indonesia sulit dibandingkan apple to apple. Polarisasi ideologi Indonesia cukup lebar. Bahkan di Indonesia partai bercorak agama yang di barat dianggap tidak memiliki visi kesejahteraan rakyat, memiliki basis pendukung cukup kuat. Partai berbasis agama ini berusaha beradaptasi dengan budaya lokal dan menjauh dari fundamentalisme, menciptakan coraknya sendiri. Selain itu mereka juga menyusun platform pembangunan bangsa sebagai bentuk konkretisasi ideologi agama mereka tersebut. Masalah apakah platform itu tajam dan otentik atau tidak itu masalah lain. Boleh jadi fenomena yang sama percis sulit ditemukan bahkan di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya sekalipun. Di Mesir, partai FJP yang berbasis ideologi Islam gagal menghadapi dinamika internal pasca revolusi dan otoriterisme militer. Oleh karena itu, menurut saya demokrasi di Indonesia ini punya ciri khas sendiri dan kedepannya akan terus berevolusi menentukan bentuk terbaiknya sendiri.

Poin Evaluasi Pertama: Ideologi

Partai politik adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi di Indonesia yang perlu dievaluasi agar sistem demokrasi di Indonesia kian matang. Partai politik seyogiyanya menjadi organisasi yang mewakili ideologi tertentu tempat calon-calon pemimpin publik dilahirkan. Kompetisi antar partai politik pada akhirnya adalah kontestasi gagasan dan pemikiran dari beragam ideologi mengenai cara terbaik membangun bangsa. Partai politik juga idealnya menjadi tempat digalinya aspirasi masyarakat mengenai kebijakan publik ideal. Sehingga politisi-politisi akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan aspirasi tersebut. Pada keadaan ini, partai politik menjadi lebih “customer-centric”, benar-benar merefleksikan aspirasi konstituennya. Sebuah partai politik akhirnya memiliki positioning yang jelas dibanding partai politik lain.

Mengapa ideologi penting? Prof. Firmanzah dalam bukunya “Mengelola Partai Politik” mengatakan bahwa Ideologi sering disalahartikan sebagai hal yang memicu fundamentalisme, aksi-aksi fanatis, fasis dan represif. Padahal partai politik yang ideologis akan memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, yakni tujuan luhur yang ingin dicapai berdasarkan keyakinannya. Menurut Prof. Firmanzah sudah waktunya parpol-parpol di Indonesia meneguhkan ideologinya dan tidak ragu mengumumkannya kemudian menawarkan platform pembangunan sesuai falsafah ideologinya. Misal partai berhaluan liberal-kapitalis mengusung model perdagangan bebas yang ideal bagi Indonesia menurut versinya, atau partai yang cenderung sosialis mengusung proteksi dan subsidi. Hal ini akan membuat sebuah partai politik bukan semata event organizer pilkada, tempat orang-orang sekedar mencari jabatan atau tempat orang-orang mencari uang dengan berburu peluang korupsi. Hal ini akan membuat partai politik menjadi lebih sustainable. Demokrasi juga akan “menormalisasi” ideologi-ideologi yang ada sebab demokrasi menciptakan sistem dialog antar ideologi. Check and balances akan menormalisasi ideologi-ideologi partai politik dan menjauhkannya dari fundamentalisme dan fasisme.

Prof. Firmanzah melanjutkan, kenyataannya saat ini partai politik cenderung merupakan sebatas kendaraan elit politik. Saat sebuah partai politik elitnya berseteru, kemudian elit-elit tersebut membuat partai politik baru dengan ideologi yang tidak jauh berbeda alias sempalan. Seolah-olah tidak ada pemikiran dan gagasan baru yang terlahir dari partai politik baru tersebut. Serta seolah tidak ada pencanangan partai politik tersebut sebagai organisasi yang akan bertahan dalam jangka panjang tempat kaderisasi pemimpin bangsa di masa depan. Walhasil daur hidup partai politik-partai politik semacam ini diprediksi akan pendek, tenggelam seiring non-aktifnya elit karismatik partai politik tersebut.

Poin Evaluasi Kedua: Kaderisasi Pemimpin Publik Berkualitas

Partai politik sebagai organisasi pencetak pemimpin nasional juga perlu memperbaiki sistem kaderisasinya. Terlebih mengingat begitu besarnya tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia yang kini sedang tumbuh ekonominya dan diprediksi akan jadi pemimpin ekonomi global dua dekade kedepan. Bisakah partai politik melahirkan pemimpin nasional baik eksekutif maupun legislatif yang kompeten, berintegritas dan mampu menghadapi tantangan global? Seperti apakah sistem kaderisasi tersebut dalam tataran teknis? Ini contoh pertanyaan yang harus dijawab oleh partai politik.

Saat ini kaderisasi kebanyakan partai politik masih bersifat patron-client relationship, dimana seorang yang akan diusung menjadi pemimpin publik cenderung adalah mereka yang mendapat “blessing” dari elit partai yang sangat berkuasa. Hal ini menafikan kompetensi, prestasi dan jejak rekam sebagai kriteria penunjukan calon pemimpin. Hal ini tidak lepas dari sifat partai politik di Indonesia yang cenderung sekedar dijadikan kendaraan elit semata. Walhasil kader-kader partai politik menjadi sekedar “penjilat” elit untuk memperoleh “blessing” tersebut. Sudah saatnya, partai politik menyusun sebuah sistem kaderisasi yang meritokratis yakni mendasarkan kaderisasi pada prestasi (merit) dan jejak rekam serta kompetensi.

Sebagai sebuah organisasi tempat mencetak politisi berintegritas, partai politik juga sebaiknya menyusun sistem yang memungkinkan adanya pembelajaran dan jenjang karir. Pembelajaran yang dimaksud adalah internalisasi ideologi dan pemberian stimulus untuk mendiskusikan isu-isu strategis bangsa, sehingga kader-kader partai politik dapat menjadi negarawan handal di masa depan. Jenjang karir juga penting untuk menjaga kepuasan kader-kader partai politik sebagai mesin utama partai politik. Kepuasan akan membuat politisi-politisi tidak pindah ke lain tempat. Tentunya upaya memfasilitasi jenjang karir ini lagi-lagi harus memperhatikan kompetensi, jejak rekam dan prestasi.

Poin Evaluasi Ketiga: Sistem Pendanaan Partai Politik

Masalah pendanaan juga merupakan masalah krusial dan sangat menyita perhatian publik. Pendanaan partai politik cenderung diasosiasikan dengan pendanaan koruptif. Partai politik tidak bisa hidup tanpa dana operasional. Terlebih, sebuah bangsa yang memilih demokrasi berarti siap menanggung konsekuensi mahalnya biaya berpolitik. Sisi positif dari mahalnya biaya berpolitik, belanja partai politik untuk pemilu pusat dan daerah diharapkan bisa mendorong konsumsi dalam perekonomian, sepanjang tidak berbanding lurus dengan angka korupsi.

Untuk itu membangun “Sistem Integritas Nasional” menjadi penting sebagai bentuk kontrol terhadap budaya koruptif tersebut. Sistem Integritas Nasional tersebut meliputi keterbukaan publik, reformasi birokrasi dan kolaborasi lembaga penegak hukum. Keterbukaan publik meliputi ekspresi teknologi informasi (internet) dan pers yang dijamin. Hal ini akan memberikan kontrol terhadap tindak-tanduk partai politik oleh publik. Reformasi birokrasi akan mendorong operasional lembaga publik yang ramping dan jauh dari penyelewengan. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum diharapkan akan melahirkan adanya sinergi antar lembaga penegak hukum yang prudent untuk menekan angka korupsi. Mengandalkan KPK saja kendati memiliki kewenangan superbody tidaklah cukup. Harus ada orkestra yang sistematis meliputi ketiga hal tersebut, sebab kasus-kasus korupsi kini sudah menjalar dari tingkat pusat hingga daerah-daerah dengan sangat akut.

Kesimpulan

Demokrasi di Indonesia yang semakin terkonsolidasi meniscayakan keberadaan partai politik. Partai politik akhirnya menjadi sangat berpengaruh menentukan nasib bangsa. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dievaluasi sejauh ini dari kiprah partai politik di Indonesia. Pertama, sudahkah partai politik memproduksi gagasan-gagasan ideologis bagi pembangunan bangsa? Kedua, sudahkan partai politik menjadi rumah kaderisasi pemimpin publik berkualitas? Ketiga, sudahkah pendanaan sistem partai politik tidak memicu korupsi politik sistemik yang justru malah merusak tatanan kehidupan publik itu sendiri? Demokrasi di Indonesia tidak bisa jalan tanpa partai politik, dibanding semata mengutuk partai-partai politik karena dosa-dosa mereka, lebih baik masyarakat terus-menerus memberi masukan konstruktif sehingga demokrasi Indonesia bisa terus berevolusi kearah yanng lebih ideal di kemudian hari.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE., pemerhati kebijakan publik serta ekonomi-politik