Tags

, , , , , , ,

Image

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE*

MEA Sebagai Baru Loncatan

Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Tujuan dari MEA adalah meliberalisasi arus barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing kawasan sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020 yang tercetus dalam KTT ke-2 ASEAN tahun 1997. Liberalisasi arus barang dilakukan dengan pengurangan dan penghilangan hambatan tarif. Liberalisasi arus modal dilakukan dengan deregulasi persetujuan penanaman modal. Sementara dalam hal liberalisasi arus tenaga kerja, secara spesifik terdapat perjanjian arus bebas tenaga kerja terampil seperti perawat, akuntan, jasa arsitek, dan praktisi kedokteran.  Terdapat pula persetujuan diantara menteri-menteri ekonomi ASEAN untuk memprioritaskan 11 sektor untuk diliberalisasi sebagai strategi meningkatkan efektifitas kerjasama regional ini.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengklaim baru-baru ini, bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN telah mendongkrak peningkatan ekspor. Menurut Chatib Indonesia saat ini mengontribusikan sekitar 50 persen ke pertumbuhan negara-negara kawasan ASEAN. Sekedar catatan, menurut data dari Sekretariat ASEAN, PDB ASEAN pada 2011 dan 2012 naik dari 3.591 dollar AS ke 3.751 dollar AS. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh pesatnya pembangunan ekonomi di Filipina dan Thailand. Data-data tersebut memberi sinyal bahwa MEA sebagai bentuk peningkatan intensitas hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN akan memberi dampak yang menjanjikan bagi ekonomi Indonesia di masa depan.

Ditambah lagi, episentrum pertumbuhan ekonomi dunia kini bergeser ke Asia, pasca meledaknya krisis hutang di Uni Eropa pada 2010 dan melemahnya daya saing ekonomi Amerika Serikat pasca krisis finansial 2008. Dengan populasi yang besar dan tingkat konsumsi tinggi, negara-negara emerging marketAsia beroleh berkah pesatnya pertumbuhan ekonomi. McKinsey memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ketujuh pada 2030. Kenyataan hari ini dan prediksi kedepan tersebut memberi angin segar dalam membangun optimisme menatap masa depan. Terkait dengan MEA sendiri, Indonesia dengan jumlah kelas menengah dan “kue” ekonomi yang besar diprediksi akan memimpin pertumbuhan ekonomi diantara negara-negara ASEAN. Integrasi ekonomi di ASEAN ini berpeluang menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk semakin memiliki posisi tawar yang kuat didalam konstelasi politik global.

Masalah-masalah Kronis Ekonomi Indonesia

Namun demikian, dibalik potensi peluang tersebut, banyak kalangan merasa skeptis dengan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Sebagian mengkhawatirkan MEA akan mengakibatkan  terhantamnya sektor-sektor usaha dalam negeri sebagaimana yang pernah terjadi akibat hubungan bilateral Indonesia dengan China. Kekhawatiran lain juga muncul akibat masih lemahnya daya saing bangsa. Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas SDM Indonesia sebagaimana terlihat dari Human Development Index  Indonesia yang masih bertengger di peringkat 121 dari 185 negara. Kemudian pembangunan infrakstruktur yang masih terseok-seok. Hal ini ditambah dengan inefisiensi birokrasi yang meningkatkan biaya ekonomi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih bertengger di peringkat ke-118 dari 174 negara.

Isu krusial lain yang sedang hangat saat ini terkait perekonomian adalah defisit neraca berjalan. Baru-baru ini nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah akibat rencana pengetatan stimulus oleh the Fed. Namun akhirnya the Fed menundanya dan memberi kesempatan bagi negara-negara berkembang memperbaiki fundamentalnya. Defisit neraca berjalan yang sejak 2011hingga saat ini sudah terjadi sebanyak 8 kwartal turut diakibatkan oleh tingginya impor migas serta defisit neraca perdagangan. Hal ini dikhawatirkan turut mempengaruhi kesiapan Indonesia mengintegrasikan ekonomi di dalam MEA, sebab ini akan mempengaruhi stabilitas makro.

Masalah-masalah yang disorot diatas merupakan masalah mendasar dan kronis yang dialami Indonesia. Peningkatan kualitas SDM sangat penting dalam meningkatkan kualitas perekonomian, terlebih di era informasi ini. Tanpa SDM berkualitas rakyat di daerah tidak akan sanggup mengolah kekayaan alam berlimpah menjadi produk ekspor bernilai tambah.Masalah peningkatan kualitas SDM ini seakan seperti lingkaran setan yang menggelayuti bangsa ini. Peningkatan anggaran pendidikan belum diiringi pemerataan fasilitas pengajaran dan perbaikan kualitas sistem pendidikan. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.

Masalah perbaikan infrastruktur, ini pun masih sebatas rencana. Terdapat rencana untuk meningkatkan kapasitas jalan lintas pulau-pulau di Indonesia sepanjang 4.431 km. Ada pula rencana pengelolaan transportasi sungai, danau dan penyebrangan di 61 dermaga serta pengelolaan 25 pelabuhan. Belum lagi rencana pengembangan dan rehabilitasi 120 bandara. Semua rencana itu harus dikawal. Kinerja pemerintah dalam membangun infrastruktur belakangan ini terbukti belum maksimal. Padahal perbaikan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah ini sangat krusial dalam mengurangi biaya ekonomi yang tinggi dan meningkatkan pembangunan ekonomi di luar Jawa.

Penyelesaian masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi juga seakan belum menemukan titik terang, seiring bercampurnya masalah penegakkan hukum dengan perang antar elit politik. Ditambah lagi pemberantasan korupsi yang belum berorientasi pembangunan sistem yang mencegah dan bukan sekedar penindak pelaku korupsi.

Defisit neraca berjalan juga terkategori masalah mendasar. Stabilitas moneter terbukti amat penting dalam menjaga daya tahan ekonomi bangsa. Tentunya Indonesia tidak ingin mengulangi pengalaman pahit krisis 1997, dimana defisit neraca berjalan jadi faktor rapuh yang mendorong jatuhnya nilai rupiah yang disusul terjun bebasnya pertumbuhan ekonomi. Padahal sebelum krisis terjadi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga seperti hari ini.

Perlu Langkah Strategis

Oleh karena itu, didalam menghadapi MEA 2015, amat penting bagi pemerintah untuk memfokuskan diri pada aspek-aspek fundamental dan kronis tersebut. Sebab aspek-aspek tersebut berkontribusi dominan terhadap daya saing Indonesia menghadapi semua hubungan ekonomi internasional. Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya “Why Nations Faill” (2012), sebuah negara berpotensi menjadi negara gagal akibat salah dalam pengambilan kebijakan, yakni ketika gagal dalam membangun institusi ekonominya. Para pengambil kebijakan harus ingat bahwa krisis di Uni Eropa dan Amerika Serikat juga terjadi akibat salah dalam mengambil kebijakan di masa lalu dan ketidakmampuan membaca perubahan situasi. Bukan tidak mungkin prediksi-prediksi manis tentang Indonesia di masa depan kandas akibat kesalahan perilaku pemimpin bangsa hari ini.

Pemerintah perlu memperhatikan dengan seksama strategi perbaikan masalah-masalah mendasar tersebut melalui peluang kerjasama di MEA. Sebagai contoh, kerjasama MEA dapat menjadi peluang untuk menekan defisit neraca perdagangan, sehingga ancaman melemahnya permintaan ekspor dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dapat dikurangi. Sayangnya saat ini menurut data Kementerian Perdagangan, hubungan dagang Indonesia dengan Singapura, yang memiliki nilai terbesar mengalami defisit signifikan. Liberalisasi arus modal harus dialokasikan sebaik mungkin untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah. Perlu juga kejelian dalam mengeksekusi Public-Private Partnership dari peluang arus modal ini untuk pembangunan infrastruktur. Strategi lain misalnya dengan melakukan kerjasama di sektor pengembangan SDM dengan memanfaatkan arus tenaga kerja terampil dan aliansi strategis institusi pendidikan lintas negara, terutama dengan negara yang maju pendidikannya dengan Singapura.

Perbaikan signifikan pada aspek-aspek tersebut akan memberikan daya ungkit yang nyata bagi kekuatan ekonomi Indonesia. Terlebih saat ini pemerintah gencar membangun hubungan ekonomi bilateral dengan negara-negara di dunia. Semua pihak perlu memberikan fokus perhatian pada pekerjaan-pekerjaan strategis tersebut agar terkawal dan tidak disibukan oleh riuh perseteruan elit politik  di Jakarta semata. Pemilu 2014 menjadi momentum yang sangat menentukan terkait pola kebijakan yang akan diambil oleh Indonesia membangun daya saing ekonomi menghadapi MEA 2015. Amat penting bagi rakyat Indonesia memilih pemimpin nasional yang bertipe administrator, artinya memiliki kompetensi strategis yang mumpuni, tidak sekedar disukai. Serta tentunya memiliki jiwa nasionalisme yang tak diragukan dan bebas dari nafsu untuk berpihak pada kelompoknya semata yang seringkali ditunggangi pemburu rente.

*Penulis adalah pemerhati kebijakan publik