Tags

, , , , , , ,

Image

oleh : @fahrirozy

Indonesia berada di peringkat 100 dari 182 negara yang dievaluasi dalam Corruption Perception Index, hasil yg buruk

Dibalik penangkapan2 yg dilakukan KPK, kecil indikasi bahwa tingkat korupsi di Indonesia menurun.

Marcus Mietzner, akademisi dari ANU menyatakan bahwa korupsi di Indonesia berkaitan erat dengan pendanaan partai politik.

Mahalnya biaya berdemokrasi membuat partai2 berlomba merebut posisi2 publik dari mencari sumber keuangan dari sana serta dari sponsor2

Secara teori ada tiga sumber pendanaan partai, sumbangan sukarela, donasi dan subsidi pemerintah

Secara umum,sumber pendanaan ideal partai a/ sumbangan sukarela yg berasal dari kader2 yg komit

Partai yg berbasis massa grasroot akan mampu kumpulkan dana dari ratusan ribu sampai jutaan kader,fungsi2 kesekratariatan & elektoral jg akan libatkan mereka

Namun partai massa spt itu tak lagi eksis kini karena 2 hal: turunnya partisipasi menjadi anggota partai dan..

..dan berpindahnya fokus pemenangan elektoral dari mobilisasi grasroot melalui jaringan relawan ke operasi media yg dijalankan o/ profesional yg notabene mahal

Faktor ke satu, turunnya partisipasi terlihat di negara2 demokrasi maju spt Inggris,dimana anggota partai turun dari 1.7 jt di 1980 ke 530 rb di 2008

Secara umum di dunia, khususnya di negara2 demokrasi maju pun terdapat tren penurunan partisipasi menjadi anggota partai

Di Indonesia sendiri, sejak jatuhnya rejim Soeharto, partai2 yg ada sejak awal memang telah memposisikan diri sbg partai berorientasi kampanye, bukan massa

Hadapi hal ini muncul inisiatif bantu pendanaan partai melalui subsidi negara. Menurut Marcus Mietzner, sejak 1980 hampir 75 % negara2 demokrasi di dunia adopsi ini.

Yang kedua2 negara2 di dunia coba memberi insentif bagi publik tuk berdonasi pada partai. Di AS individu yg berdonasi ke partai dikurangi pajaknya.

Di AS hal ini dilengkapi dengan kewajiban ketat bagi partai dan kandidat utk mempublikasikan sumber pendanaannya scr transparan.

Sisi positif dari aturan macam ini slain bantu keuangan partai a/ mendorong donasi skala kecil yg massif dan menghindarkan partai dikuasai oleh oligarki bisnis.

Di Indonesia, donasi partai diperkenankan dan menurut aturan thn 2011, partai dapat menerima Rp 1 Miliar dari individu / tahun dan Rp 7.5 miliar dari perusahaan / thn.

Di Indonesia, subsidi negara untuk partai terus menurun. Thn 2001 partai mendapat dana Rp 1000 / vote. Sbg cth PDIP mendapat Rp 35,7 miliar / thn tkt nasional.

Namun di thn 2005, dekrit presiden menyatakan pendanaan turun menjadi Rp 108,-/vote. Angka ini turun 90% dari nominal sebelumnya.

Saat ini biaya demokrasi semakin mahal, sbg contoh PDIP thn 2009 harus keluarkan dana Rp 376,3 miliar sesuai laporan resmi, dgn subsidi negara hanya Rp 1.5 miliar di thn itu

Makin mahalnya biaya demokrasi ini diakibatkan oleh “the professionaliation of campaign” yg mendorong penggunaan konsultan,lembaga survey dan iklan TV

Di sisi lain partai2 juga harus berjuang di pilkada sejumlah 34 provinsi dan kurang lebih 500 kota dan kabupaten.

Walhasil partai mengalami kekurangan pendanaan.

Tak spt di AS dimana donasi pada partai di regulasikan,di Indonesia tak ada insentif bagi donor individu spt pengurangan pajak

Walhasil individu menyumbang secara tak resmi ke individu politisi di internal partai bukan ke partai sbg institusi. Hal ini dianggap ilegal

Audit2 yg dilakukan terhadap partai2 hanya sebatas formalitas. Institusi penegak hukum KPU, Panwaslu, BPK, Kepolisian tak berkoordinasi malah cenderung bersaing satu sama lain

Buruknya sistem pendanaan partai di Indonesia ini memicu korupsi, di sisi lain korupsi memicu masalah2 sistemik lain

Korupsi kemudian menjadi akibat terutama dari upaya pejabat publik yg sudah terpilih utk mengkompensasi semua pengelurannya sbelum trpilih

Dampak lainnya partai-partai pun dikuasai elit-elit kaya sebab dari merekalah dana diperoleh dengan mudah

Selain itu kebijakan-kebijakan publik yg dihasilkan di DPR menjadi bias sebab dibawah bayang2 kepentingan sponsor

Markus Meitzner mengusulkan model yg diadopsi Turki sebagai salah satu solusi bagi masalah sistem pendanaan partai di Indonesia

Di Turki 90% pendanaan partai diperoleh dari subsidi negara. Di 2011 3 partai parlemen Turki peroleh 162 juta dollar, di thn itu partai2 Indonesia hanya peroleh 1.1 juta dollar

Secara sederhana partai2 di Turki dapat subsidi 158 kali lebih besar dibanding partai2 di Indonesia

Partai2 di Turki secara sistem lebih solid dan scr keuangan lbh sehat. Partai AKP yg berkuasa di Turki sbg cth tak terkena citra korup karena otonom scr keuangan

Selain itu di Turki juga terdapat badan yg khusus mengawasi pelaporan pendanaan partai politik serta berwenang menginvestigasi dan menjatuhkan sangsi

Namun risiko yg mungkin muncul dari sistem di Turki a/ semakin menguatnya partai incumbent dan sulitnya bagi partai2 baru berpartisipasi

Hal ini tentu memunculkan risiko korupnya kekuasaan dari partai incumbent. Model Turki ini dapat memitigasi korupsi namun tak hilangkan seluruhnya.

Ide meningkatkan subsidi partai tentu tetap memancing skeptisme dari civil society. Hal ini membuat aktifitas2 predator partai politik dalam mengumpulkan dana

Meitzner menyatakan Indonesia dapat mencoba terapkan subsidi Rp 2500/vote, lalu kemudian LSM2 dapat evaluasi dampaknya.

Sikap oposisi LSM2 terhadap ide subsidi partai justru menyenangkan para elit2 kaya, sebab rendahnya subsidi buat para elit berkuasa atas partai2.

sumber: Jurnal “Indonesia Strategic Review”