Tags

, , , , , , , , , ,

Image

Oleh: Muhammad Fakhryrozi, SE

Dalam bukunya “Plutocrats”, Christya Freeland mengatakan bahwa saat ini negara-negara emerging market sedang mengalami “Gilded Age” pertama mereka dan Amerika Serikat yang kedua kalinya berkat globalisasi yang telah berlangsung selama 20 tahun ke belakang. 1% orang terkaya semakin besar prosentase kekayaannya terhadap GDP. Pada 2000 rata-rata prosentase kekayaan mereka terhadap GDP adalah 2% namun kini menjadi 4%. Hal ini membuat komunitas elit-elit super kaya di negara-negara tersebut makin kaya. Gilded Age pernah dialami Amerika Serikat pada akhir abad 19 ketika John D. Rockefeller mengindustrialisasi negara dan menjadi sangat kaya hingga mampu menyuap politisi dan membangun mansion-mansion megah. Namun kemudian antara 1900-1945 Amerika Serikat mulai meregulasi bisnis besar dan membuat jaring pengaman sosial. Gilded Age yang kedua di Amerika Serikat yang terjadi saat ini terjadi di sektor IT, yakni dengan semakin kayanya para billionaire Sillicon Valley.

Dampak dari makin kayanya elit-elit ini adalah terjadinya perilaku “rent-seeking” dimana para elit tersebut memperoleh keistimewaan dalam aktifitas bisnis mereka akibat koneksi yang mereka miliki dengan pejabat politik yang tidak dimiliki sebagian besar pelaku ekonomi lain yang jauh lebih kecil. Dengan posisi mereka yang kuat secara ekonomi maka merekapun memperoleh daya tawar yang tinggi dalam kehidupan politik. Daya tawar ini diperoleh dari suap maupun penguasaan institusi politik penting. Sebagai contoh di Indonesia partai-partai politik dipimpin oleh elit-elit kaya yang juga mengendalikan bisnis media besar. Sebagai bukti lain kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan hubungan sektor swasta dan politik bermunculan ke permukaan. Sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi adalah penetapan Ketua BPK menjadi tersangka akibat pemberian keistimewaan pada sebuah bank dalam hal pembayaran pajak.

Dalam perekonomian hal ini mengakibatkan terjadinya kronisme (kolaborasi pebisnis dan politisi dalam aktifitas rent-seeking). Akibatnya adalah munculnya potensi monopoli dan oligopoli dalam sektor-sektor perekonomian. Selain itu hal ini ini berpotensi mengakibatkan terjadinya bias dalam pengambilan kebijakan publik. Pengambilan kebijakan publik di legislatif berada dibawah bayang-bayang sponsor dari kalangan pebisnis besar. Hal ini akan mengakibatkan berkumpulnya kesempatan ekonomi pada segelintir pihak yang dapat sekehendak hati menetapkan harga barang dan jasa sehingga hanya affordable bagi kelas menengah keatas misalnya. Kesenjangan sosial yang harus nya di-tackle melalui regulasi dan eksekusi regulasi menjadi tak terlaksana karena kronisme terus membayangi pengambilan kebijakan yang harusnya ditujukan untuk kepentingan publik.

Dalam laporan “Crony-Capitalism Index” tahun 2014, The Economist menyebut bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kronisme yang tinggi yakni peringkat 10 dari 23 negara yang disurvey. Peringkat ini lebih tinggi dibanding China (peringkat 19) yang pemerintahannya lebih tertutup. Di Indonesia khususnya hal ini terjadi di sektor seperti pertambangan dan real estate.

Pengaturan hubungan penguasa dan pengusaha kedepan menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru Indonesia. Perlu dijalankan sebuah strategi yang jitu untuk memperbaiki governance di tingkat pusat dan daerah dan menegakan rule of law. Sehingga pemerintahan pusat dan daerah bekerja semata-mata untuk kepentingan publik bukan segelintir pebisnis. Selain itu perlu dibuat kebijakan yang sound yang mampu meregulasi bisnis besar sehingga tindak monopoli dapat dihindarkan. Impelementasi kebijakan fiskal dalam hal ini pajak guna mengontrol kesenjangan yang kini makin menganga juga diperlukan. Kebijakan subsidi partai politik dan aturan mengenai donasi partai politik juga penting sebab dengan buruknya sistem pendanaan partai seperti sekarang, pengaruh elit-elit kaya pada partai-partai begitu besar dimana hal ini mengurangi kualitas demokrasi. Saat ini kandidat anggota legislatif serta pejabat daerah diusung parpol berdasar ‘mahar’, bukan kompetensi atau berdasar sejauh apa kandidat itu bisa menjadi proxy bagi kepentingan bisnis.

Semoga kedua kandidat capres dan cawapres jika terpilih, kelak dapat menghadirkan reformasi tersebut kedepannya secara nyata. Tentunya reformasi tersebut hanya bisa dilaksanakan dengan pembuatan dan eksekusi kebijakan secara benar. Seperti kata Tony Blair, bahwa para kendidat tidak bisa terus menerus menghadirkan retorika kampanye, saat kekuasaan politik telah diraih, maka retorika kampanye harus bertransformasi menjadi kebijakan.