Tags

, , , , , , ,

money

Oleh: Muhammad Fakhryrozi

Indonesia telah masuk kedalam radar investor asing sebagai negara tujuan investasi yang penting. Indonesia kini telah bertengger di dalam daftar 20 negara peraih foreign direct investment (FDI) terbesar dunia. Pada 2013, menurut laporan UNCTAD, Indonesia ada diperingkat 18 dunia dengan raihan FDI sebesar 18 milyar dollar AS. Dalam daftar 20 besar FDI host countries tersebut hanya ada dua negara ASEAN, Indonesia dan Singapura. Singapura berada di peringkat 6 dengan raihan yang jauh melampaui Indonesia, yakni 64 milyar dollar AS.

Masih menurut UNCTAD, Indonesia juga dianggap negara ketiga paling prospektif bagi FDI. Dengan ekonomi yang tumbuh rata-rata sekitar 5.4% per tahun sejak beberapa tahun ke belakang dan ukuran pasar yang besar serta kondisi perekonomian yang stabil, investasi asing diprediksi akan terus mengalir kedepannya. Terlebih pasca terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 lalu. Kedua orang ini dipersepsi ramah terhadap investasi asing. Hal ini semakin diperkuat dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam APEC CEO Summit beberapa waktu lalu serta niat Menteri BKPM Franky Sibarani untuk membangun one stop service bagi perizinan investasi yang mengisyaratkan keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing serta itikad untuk menggenjot raihan investasi asing di Indonesia.

Namun kebijakan yang semata berorientasi untuk menarik investasi asing tidaklah cukup. Penting pula khususnya bagi pemerintah untuk mengawal masuknya investasi asing. Hal ini agar manfaat dari investasi asing seperti productivity spillovers dan knowledge spillovers, penciptaan lapangan kerja, forward linkages, backward linkages dan industry upgrading bisa benar-benar dirasakan. Selain itu potensi negatifnya seperti ancaman terhadap kepentingan nasional, kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap industri domestik bisa diminimalisir.

Peran Investasi Asing di Indonesia

Sejak liberalisasi investasi asing pada tahun 1980-an, Indonesia telah memperoleh manfaat dari kehadiran investasi asing. Pasca kejatuhan harga minyak dunia pada 1981 Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor minyak sebagai penopang perekonomian. Pada masa tersebut pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi investasi asing. Ini – didukung dengan liberalisasi sektor finansial, liberalisasi bantuan luar negeri dan promosi ekspor – telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi spektakuler sebesar 13.4% per tahun dari 1981 hingga 1992. Sejak 1998 saat krisis keuangan Asia melanda, pertumbuhan net FDI inflows Indonesia jatuh hingga ke -2.8% pada 2000 dan kemudian terus naik kembali hingga ke tingkat 2.9% di 2005. Yang menarik adalah pada 2008-2009 dimana terjadi krisis keuangan dunia, investasi asing ke Indonesia tetap tumbuh positif.

Beberapa studi terkini menunjukan bahwa FDI telah berdampak positif terhadap peningkatan produktifitas perusahaan domestik di Indonesia. Sebagai contoh penelitian dari Dharma Negara dan Adam (2012) yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan domestik lintas sektor menunjukan bahwa keberadaan perusahaan asing meningkatkan produktifitas perusahan lokal di dalam industri yang sama melalui persaingan dan perusahaan yang ada di hilir melalui linkages mechanism. Studi dari Suyanto, Salim dan Bloch (2009) yang meneliti industri farmasi di Indonesia menunjukan bahwa keberadaan perusahaan asing meningkatkan produktifitas perusahaan lokal akibat persaingan terutama bagi mereka yang memiliki divisi R&D. Studi lain menunjukan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan FDI.

Kehadiran perusahaan asing di Indonesia melalui investasi asing langsung juga telah membuka lapangan kerja baru setiap tahunnya. Pada 2013, terserap 1.1 juta tenaga kerja dari FDI dan dari Januari hingga September 2014 telah terserap 720.000 tenaga kerja.

Beberapa tahun ke belakang, peran FDI dirasa sangat penting utamanya dalam menghadapi defisit neraca berjalan serta dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dimana pemerintah memiliki keterbatasan anggaran.

Tantangan-tantangan dalam Pengelolaan Investasi Asing

Sejumlah isu perlu diketengahkan terkait upaya mengawal kebijakan investasi asing di Indonesia agar kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi efektif dalam memicu pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan dampak negatif dari FDI bisa diminimalisir.

Pertama, dari sisi negara home country FDI. Menurut data BKPM, dari Januari hingga September 2014, Singapura adalah penyumbang FDI terbesar yakni sebesar 22.5% dari total FDI masuk, diikuti Jepang sebesar 9.4% dan Belanda 6.9%. Di tahun-tahun sebelumnya Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan Korea Selatan selalu menjadi pemuncak kontributor FDI di Indonesia. Perlu upaya proaktif pemerintah untuk menarik FDI dari negara-negara emerging economies seperti Russia dan China guna meningkatkan total raihan FDI dan mengantisipasi penurunan perekonomian negara-negara kontributor FDI utama saat ini.

Kedua, alokasi berdasarkan daerah. Alokasi FDI masih terkonsetrasi di Jawa yakni sebesar 53.4% dari total, selama Januari-September 2014. Menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memberikan insentif bagi alokasi FDI ke luar Jawa serta meningkatkan locational advantages daerah-daerah di luar Jawa dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Ketiga, berkaitan dengan linkages. FDI inflows, sebagaimana hasil studi Dharma Negara dan Adam (2012), tidak berpengaruh positif pada peningkatan produktifitas industri penopang dalam negeri. Hal ini diakibatkan karena menurut data, 90% dari total impor adalah barang-barang setengah jadi serta capital goods. Sehingga perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pasokan bahan baku dari luar negeri, bukan dari perusahaan lokal. Jadi, kendati forward linkages telah terjadi, backward linkage tidak terjadi akibat besarnya impor barang-barang setengah jadi dan capital goods. Pemerintah perlu merancang strategi yang fokus pada linkage antara FDI dan industri penopang dalam negeri melalui berbagai kebijakan termasuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan skill dan pendidikan tinggi.

Keempat, berkaitan dengan spillovers. Strategi selanjutnya adalah meningkatkan fokus alokasi anggaran pemerintah pada investasi R&D. Hal ini guna memicu knowledge spillovers dan technology transfer. Tanpa R&D yang terbangun, maka kedua hal tersebut akan sulit terjadi. Manfaat strategis dari FDI terkait kedua aspek ini akan sulit terealisasi, sebab eksternalitas positif seperti knowledge spillovers dan technology transfer cenderung tidak terjadi secara otomatis dengan adanya FDI, namun perlu diupayakan. Menurut data, pada 2012 persentase pengeluaran untuk R&D terhadap GDP di Indonesia hanya sebesar 0.2%, masih dibawah India (0.85%), Malaysia (0.7%), China (1.6%) dan Singapura (2.65%).

Kelima, berhubungan dengan insentif. Pemerintah biasanya meluncurkan insentif pajak guna menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah insentif pajak benar-benar memberikan keuntungan dalam hal peningkatan FDI ataukah malah menghasilkan biaya insentif yang besar yakni hilangnya kesempatan meningkatkan raihan pajak. Terkait hal ini Ikhsan (2006) berpendapat, sebaiknya insentif pajak dijadikan “vitamin” pelengkap setelah “necessary condition” berupa iklim investasi keseluruhan terbangun dengan baik, dibanding menjadi sarana utama untuk menarik FDI. Penting juga mengubah insentif pajak menjadi berbasis sektor ketimbang berbasis proyek sehingga sektor-sektor yang berorientasi value-added industry dan strategis untuk transfer technology bisa tergarap. Diharapkan insentif-insentif untuk menarik FDI tidak sekedar mengarah ke sektor yang tidak menyerap lapangan kerja dan bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Insentif pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk menjaga tingkat repatriasi tidak terlampau tinggi, sehingga pengusaha bersedia menginvestasikan labanya di tanah air.

Keenam, dari sisi pemeliharaan lingkungan. Penting pula untuk mengkritisi peran pemerintah dalam menghindari ancaman kerusakan lingkungan akibat FDI. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam perilaku “race to the bottom” yang biasanya dilakukan negara-negara berkembang guna menarik FDI. “Race to the bottom” merujuk pada perlombaan dalam deregulasi lingkungan bisnis untuk menarik investasi asing namun mengakibatkan dampak negatif misalnya terhadap lingkungan hidup, akibat diturunkannya standar proteksi lingkungan hidup guna menjadi lebih kompetitif menarik FDI. Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan biaya yang besar di kemudian hari baik dari segi ekonomi, sosial serta ekologikal yang bisa melampaui keuntungan dari raihan FDI. Aspek pemeliharaan lingkungan ini dirasa masih mendapat perhatian yang kurang dari publik.

Ketujuh, aspek kedaulatan. Selain aspek pemeliharaan lingkungan, aspek kepentingan nasional pun perlu mendapat kontrol yang cukup dari publik terkait FDI di Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan dengan motif politis dari negara home country FDI yang dapat berpotensi mengganggu kepentingan nasional untuk berdaulat dalam arti luas, baik ekonomi maupun politik, dan memperoleh manfaat maksimal dari FDI. Sebagai contoh, sebuah studi dari Kolstad dan Wiig (2009) menunjukan bahwa outward FDI dari China berbanding lurus dengan buruknya institusi negara host-countries dan tingkat persediaan natural resources. Jadi, semakin lemah institusi suatu negara maka semakin tinggi tingkat outward FDI China ke negara itu dan mengarah ke sektor natural resources. Hal ini tercermin dalam outward FDI dari China ke negara-negara Afrika yang lemah institusinya, sehingga hal ini malah mendukung “resources curse” di negara-negara itu, alih-alih memberikan kesejahteraan. Di sisi lain pemerintah China mampu memperoleh kesempatan untuk mengamankan pasokan energi negaranya.

Untuk itu, pemerintah perlu selektif dan cerdas dalam mengawal investasi asing agar tidak “dikadali” oleh negara-negara home-countries. namun sebaliknya pemerintah mampu mengeksploitasi keuntungan dari FDI semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa. Terlebih baru-baru ini Presiden Jokowi baru meneken beberapa kerjasama investasi asing dengan China. Tentunya ini perlu dikawal bersama.

Perlu Peran Aktif Pemerintah

Guna menggenjot raihan FDI, pemerintah perlu berfungsi maksimal dalam membangun iklim investasi yang kompetitif. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpendek waktu settlement bisnis perlu dijadikan prioritas utama. Pemerintah perlu juga menargetkan peningkatan FDI secara signifikan dan upgrading dari investment grade Indonesia.

Tanpa peran aktif pemerintah, dampak positif FDI bisa jadi tidak dirasakan secara signifikan dan malah hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan asing semata dengan memberinya kesempatan besar mengeksploitasi pasar Indonesia. Di sisi lain dampak negatif dari FDI bisa menjadi nyata. Eksternalitas positif dari FDI perlu diupayakan dan tidak terjadi secara otomatis.

Pada akhirnya, kebijakan investasi asing tidak bisa dipisahkan dari kebijakan industri secara keseluruhan sebab berkaitan dengan strategi pengembangan industri nasional dan pembangunan ekonomi nasional yang kompetitif dan sustainable. Kebijakan investasi asing tidak bisa berlandaskan upaya-upaya menarik investasi asing semata secara narrow-minded tanpa mempertimbankan strategi pengembangan industri secara keseluruhan.

Mahasiswa Master of International Business di Monash University, Australia