Tags

, , , , , , , , , , , , ,

PandA-ASEAN

Bukan Sekedar Persaingan

ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dimulai akhir 2015 bertujuan untuk mengintegrasikan perekomian di kawasan Asia Tenggara ke dalam satu perekonomian tunggal. Hal ini diwujudkan dengan merealisasikan arus bebas barang, jasa, orang (tenaga kerja ber-skill), modal dan investasi diantara negara-negara Asia Tenggara.

Dengan demikian, Asia Tenggara dapat menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang atraktif bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi melalui foreign direct investment (FDI). Kemudian diharapkan Asia Tenggara dapat bersaing dengan China dan India dalam menarik investasi asing dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut.

Dengan dihilangkannya hambatan tariff dan non tariff bagi perdagangan barang dan jasa lintas negara di Asia Tenggara, pengusaha dalam negeri Indonesia mendapat peluang lebih besar untuk menjajal pasar Asia Tenggara melalui ekspor.

Tidak hanya itu, niatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai basis produksi bagi perusahaan multinasional tentunya akan menjadi peluang pula bagi pengusaha dalam negeri, yakni dengan masuk ke dalam linkages yang terbangun di sekitar proyek-proyek dari modal asing itu. Bagi pemerintah, investasi asing adalah peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru dan motor bagi roda perekonomian domestik.

Sehingga, ketika memperbincangkan AEC tidak cukup sekedar memperbincangkan kesiapan pengusaha domestik untuk bersaing dengan sesama pengusaha dari Singapura, Thailand, Malaysia dan lainnya, namun juga mengenai peluang untuk memanfaatkan masuknya investasi dari perusahaan multinasional. Dapat dikatakan AEC bukanlah sekedar persaingan antar pelaku usaha dari masing-masing negara namun juga kerjasama negara-negara dalam menarik investasi.

Maka perlu digalakan diskusi mengenai kesiapan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengantisipasi masuknya FDI dan rencana menjadikan Asia Tenggara sebagai basis produksi. Paket kebijakan apa saja yang telah disiapkan pemerintah dibawah framework AEC untuk mengantisipasi ini? Sudahkah paket kebijakan ini mengikutsertakan scorecard yang berorientasi kepentingan nasional? Sudahkan pemerintah memiliki panduan kebijakan dalam mempercepat knowledge and technology transfer serta spillovers dari FDI yang akan masuk? Sudah sejauh mana isu-isu yang berkaitan langsung dengan peningkatan daya tarik Indonesia di hadapan investor asing seperti kemudahan dan kepastian dalam akuisisi tanah serta permohonan ijin memiliki progress? Apa saja yang patut disiapkan pengusaha domestik menghadapi masuknya investasi asing ke wilayah Asia Tenggara? Sudahkah upaya upgrading standar mutu pelayanan dan barang serta kompetensi karyawan dilakukan guna masuk ke dalam linkages yang terbangun di sekitar investasi asing?

Integrasi ASEAN dengan Negara-Negara Tetangga

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, globalisasi semakin berakselerasi, utamanya karena banyak negara di berbagai belahan dunia mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global dengan menjadi anggota WTO dan melupakan model ekonomi autarkic.

Negara-negara di Asia telah mendapat berkah dari globalisasi berkat kebijakan ekonomi yang outward-looking misalnya keterbukaan terhadap FDI serta perdagangan bebas. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan secara aktif mendorong transfer teknologi melalui impor capital-goods, licensing dan berbagai cara lain. Kemudian pada tahap selanjutnya mereka pun menarik FDI. Seiring matangnya perekonomian, negara-negara ini kemudian meningkatkan besaran outward FDI.

Memanfaatkan tenaga kerja berlimpah dan murah, China pun telah mengintegrasikan diri kedalam global value chain, bahkan China dijuluki ‘’factory of the world” sebab begitu banyaknya barang-barang dibuat di China hari ini.

Selepas krisis pada 1991, India pun mulai membuka diri pada FDI dan pertumbuhan FDI ke India sangat signifikan kendati jumlahnya masih kecil, berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Indonesia yang pada awalnya menggantungkan perekonomian pada ekspor minyak mulai membuka diri terhadap investasi asing dan perdagangan bebas semenjak kejatuhan harga minyak dunia pada 1981 dan menurunnya produksi minyak domestik. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melesat. FDI dan perdagangan bebas terbukti telah berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi pesat di kawasan Asia. Pertumbuhan ini telah mengangkat puluhan juta orang dari kemiskinan dan melahirkan kelas menengah dalam jumlah signifikan.

Integrasi kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat melanjutkan berkah manis dari integrasi perekomian Indonesia dengan ekonomi regional dan global berupa pertumbuhan ekonomi.

Hal yang dianggap menjadi keunggulan dari komposisi Asia Tenggara yang membuatnya prospektif untuk diintegrasikan adalah variasi dalam tingkat kemajuan ekonomi diantara negara-negara di dalamnya. Hal ini memungkinkan terjadinya spesialisasi dalam produksi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional yang hendak berinvestasi di Asia Tenggara. Mereka berpeluang memecah rantai produksi mereka diantara negara-negara Asia Tenggara sembari menyesuaikan dengan comparative advantages masing-masing negara Asia Tenggara tersebut.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterkaitan ekonomi ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya seperti Jepang, Korea Selatan dan China. Jepang dan Korea Selatan telah jauh melampaui negara-negara Asia Tenggara dalam hal tingkat perekonomian. AEC diharapkan dapat menggenjot raihan FDI dari dua negara itu, mengakomodir industri otomotif dan elektronik di kedua negara itu yang membutuhkan tempat produksi yang menawarkan ongkos lebih murah.

China di satu sisi merupakan pesaing Asia Tenggara dalam menarik FDI. Untuk bisa bersaing, maka isu produktifitas perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan kendati upah buruh di China sedikit lebih besar dibanding upah buruh negara-negara Asia Tenggara namun produktifitasnya lebih tinggi. Tidak sekedar sebagai pesaing, di sisi lain China pun mulai meningkatkan jumlah outward FDI, seiring perekonomiannya telah naik peringkat. Outward FDI dari China menjadi peluang menggiurkan bagi Asia Tenggara.

Bertingkat-tingkatnya level perekonomian diantara negara-negara Asia menjadi sumber kekuatan tersendiri didalam integrasi ekonomi Asia selama ini yang perlu dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara Asia Tenggara.

Di Tengah Tantangan-Tantangan Prioritas

Indonesia menghadapi beberapa tantangan prioritas yang oleh sebagian pihak dianggap menjadi penyebab rapuhnya fundamental ekonomi. Tingginya impor dan lemahnya kinerja ekspor menjadi penyebab fundamental dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Capital outflow akibat membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh belakangan ini memperparah keadaan hingga pada 16 Desember 2014 nilai tukar rupiah terhadap dollar menyentuh Rp 12.900,00. Selain itu perekonomian Cina yang tengah melambat diprediksi akan terus menekan kinerja ekspor di tahun 2015. Utang luar negeri sektor swasta pun membengkak karena pelemahan niai tukar rupiah terhadap dollar.

Pengurangan subsidi BBM beberapa waktu lalu menjadi angin segar bagi dunia usaha sebab pemerintah dipersepsi memahami skala prioritas dalam alokasi anggaran. Alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur tak diragukan lagi adalah kunci utama dalam mengungkit daya saing Indonesia dan meningkatkan produktifitas yang menjadi kunci dalam persaingan merebut investasi asing. Diprediksi terdapat penghematan anggaran senilai Rp 200 triliun dari penghapusan subsidi BBM yang rencananya akan dialokasikan ke sector produktif.

Bagaimanakah kaitan beberapa tantangan prioritas ini dengan rencana menjadikan ASEAN sebagai basis produksi? Jika skenario AEC berjalan mulus dan pertumbuhan inward FDI ke Indonesia melonjak, maka tentu ini akan berkontribusi pada perbaikan neraca berjalan. Namun perlu diantisipasi pula dampak kedepannya yakni kemungkinan meningkatnya investasi asing justru akan meningkatkan impor.

Berdasarkan data diketahui bahwa 90% dari impor adalah barang-barang setengah jadi serta capital goods. Sehingga selama ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pasokan barang setengah jadi dari luar negeri, bukan dari perusahaan lokal. Hal ini mengakibatkan tidak terealisasinya backward linkages dari hadirnya investasi asing di Indonesi, serta turut berkontribusi menyebabkan defisit neraca perdagangan. Jika angka impor meningkat, tanpa peningkatan ekspor, kedepannya nilai tukar rupiah akan semakin terancam. Pemerintah perlu secara proaktif mengawal FDI yang masuk ke sektor-sektor yang berorientasi ekspor, bukan sekedar konsumtif.

Di sisi lain investasi di bidang sumber daya manusia melalui peningkatan partisipasi dan peningkatan kualitas perguruan tinggi serta investasi di bidang riset perlu digalakan secara efektif agar berkontribusi terhadap pengembangan industri penopang yang bisa menyediakan barang-barang setengah jadi.

AEC diharapkan dapat menggenjot ekspor nasional sehingga defisit neraca perdagangan dapat berkurang. Namun berdasarkan data, pada 2000 kontribusi perdagangan intra kawasan terhadap total perdagangan internasional di ASEAN hanyalah 20%, kemudian pada 2003 naik sedikit ke 24% dan pada 2006 menjadi 25%. Pada 2012 perdagangan intra kawasan hanya sebesar 24% dari total nilai perdagangan internasional di ASEAN yang sebesar 2.2 triliun dollar AS. Bandingkan dengan Uni Eropa dimana total perdagangan intra kawasan pada periode 2000-2012 berada di sekitar 60% dari total. Perdagangan intra kawasan di kawasan Amerika bagian utara berada di sekitar 40% dari total pada periode yang sama. Di sisi lain tren volume perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan China mengalami peningkatan signifikan dari 4% di tahun 2000 menjadi 13% di 2012.

Masih kecilnya porsi perdagangan intra kawasan di ASEAN sejauh ini, menjadikan sebagian pihak pesimistis dengan integrasi perekonomian ASEAN ke depan. Namun demikian jika skenario integrasi ASEAN menunjukan hasil yang signifikan, pasca dibukanya AEC, maka pelaku usaha domestik diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekspor ke negara-negara ASEAN dengan jeli. Rencana menjadikan ASEAN sebagai basis produksi perlu direspons oleh pemerintah dan pelaku usaha melalui berbagai persiapan.

Pemerintah perlu secara aktif mengantisipasi lemahnya fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi AEC. Percepatan peningkatan daya saing menjadi harga mati. Alokasi dana subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada peningkatan daya saing perlu dikawal bersama agar efektif. Usulan untuk menghadirkan konsultan asing sebagai supervisor dari program pembangunan infrastruktur perlu direspons pemerintah. Indonesia harus memetik keuntungan sebesar-besarnya dari rencana menjadikan ASEAN sebagai hub di dalam global value chain.

Oleh: Muhammad Fakhryrozi Mahasiswa Master of International Business Monash University Australia