INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPORE-ENVIRONMENT-HAZE

source: http://time.com/4097657/indonesia-forest-fires-haze-pollution-environment-asean/

 

(dimuat di majalah Hi Magz PKPU edisi #1)

Oleh: Muhammad Fakhryrozi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku akhir 2015 diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyatukan perekonomian negara-negara ASEAN menjadi satu kawasan perekonomian tunggal. Dengan dihilangkannya hambatan tariff dan non-tariff dalam investasi dan perdagangan, diharapkan masing-masing negara ASEAN akan mendulang berkah dari meningkatnya volume ekspor mereka, masuknya barang-barang impor yang bervariasi dan murah serta naiknya volume investasi yang masuk dan keluar. Ini juga akan ditunjang dengan dihilangkannya hambatan terhadap mobilitas tenaga kerja diantara negara-negara ASEAN.

Tidak cuma itu, MEA juga ingin menjadi sarana membuat kawasan ASEAN yang eksotis ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang bisa bersaing dengan China dan India di Asia. Dengan dihilangkannya “sekat-sekat” perdagangan dan investasi, kawasan ASEAN diharapkan akan menjadi “seksi” di mata investor non-ASEAN untuk berinvestasi di ASEAN. Sehingga perusahaan-perusahaan multinasional akan tertarik untuk berinvestasi di ASEAN. Dengannya, lapangan kerja diharapkan dapat tercipta, industri lokal bisa ter-upgrade dan perekonomian bisa tumbuh.

Perusahaan multinasional diundang untuk memanfaatkan profil perekonomian ASEAN yang “bertingkat-tingkat”. Sebagai contoh, perusahaan multinasional bisa membangun sarana R&D di negara yang maju technological readiness-nya seperti Singapura. Kemudian membangun pabrik pemrosesan raw material di negara yang berlimpah buruh non-skilled-nya seperti Indonesia atau Filipina atau Vietnam. Lalu membangun pabrik manufaktur untuk barang-barang setengah jadi-nya di negara-negara yang industri manufakturnya lebih baik seperti Malaysia atau Thailand misalnya. Ini adalah contoh dari visi MEA untuk menjadikan ASEAN sebagai “investment hub” dan “production base”.

Elit politik ASEAN, ekonom dan pelaku bisnis percaya bahwa MEA bisa memberi peluang untuk mendorong perekonomian. Seorang ekonom mengatakan bahwa kata “MEA” seperti nama seorang wanita yang cantik jelita yang disukai orang-orang dan tidak perlu ditakuti. Terlebih, ukuran ekonomi negara-negara ASEAN jika disatukan dibawah MEA akan menjadi yang ketiga terbesar setelah China dan Jepang di Asia. Dengan 600 juta penduduk (Indonesia menempati posisi pertama dalam hal jumlah populasi), MEA bisa menjadi pasar tunggal yang menarik bagi investasi. Memang integrasi yang dicanangkan didalam MEA tidaklah sedalam integrasi Uni Eropa. Namun, perekonomian yang bertingkat seperti sebelumnya disinggung dan berbagai potensi lainnya, dianggap sebagai hal yang membuat MEA menjanjikan dari segi ekonomi.

Dianggap menjanjikan dari sudut pandang ekonomis belum tentu berlaku dari sudut pandang sosial dan kemasyarakatan. Komentar kritis terhadap MEA bermunculan dari berbagai kalangan. Pengamat hubungan internasional mengkritisi apakah MEA akan efektif ditengah fakta bahwa ASEAN terdiri dari negara-negara dengan profil budaya, sosial dan politik yang beragam. ASEAN memiliki Malaysia dan Indonesia yang mayoritas muslim, namun juga memiliki Thailand, Filipina dan Vietnam yang mayoritas non-muslim. Myanmar didominasi agama Buddha. Konflik berbau SARA pun sempat terdeteksi diantara negara-negara ini, bahkan cukup mengkhawatirkan seperti yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar. Indonesia telah mengadopsi sistem yang demokratis. Sementara Singapura memiliki sistem politik yang top down, terlebih Vietnam.

Pertanyaan pun muncul: bisakah visi perekonomian selamat dari berbagai keragaman yang ada? Untuk menjawah pertanyaan ini, di satu sisi perumus kebijakan perlu memikirkan strategi untuk mengintegrasikan masyarakat yang beragam di ASEAN, di sisi yang lain publik ASEAN dan Indonesia pada khususnya perlu diedukasi untuk berpikir lebih open-minded, memiliki wawasan internasional dan memiliki “kecerdasan kultural”, mampu bersikap dewasa ditengah keragaman. Sehingga MEA kemudian tidak sekedar bicara peluang ekonomi namun juga implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Institusi-institusi masyarakat sipil di ASEAN mengkritisi dari segi kemampuan MEA dalam menjaga keseimbangan ekologi. Contoh kritik tajam yang muncul adalah seperti yang dilontarkan oleh Jerald Joseph dari Pusat Komas, bagian dari ASEAN People Forum (AFP), sebagaimana dikutip themalaysianinsider.com. Ia mengatakan bahwa masalah asap yang berulang setiap tahun di perkebunan sawit Indonesia adalah contoh bagaimana korporasi-korporasi di ASEAN bisa beroperasi di lintas negara ASEAN dengan bebas, mengeksploitas buruh murah dan sumber daya alam, lalu memperoleh keuntungan dengan mengorbankan keseimbangan ekologi dan kepentingan orang banyak dalam memperoleh udara yang bersih.

Ini juga adalah sebuah ujian semampu apa para elit politik ASEAN bisa merealisasikan janji-janjinya untuk membawa kualitas hidup yang lebih besar bagi publik ASEAN dan tidak sekedar memberi keuntungan bagi korporasi.

Terkait dengan itu, “race to the bottom” (kondisi dimana standar-standar terkait kualitas hidup pekerja meliputi upah, safety dan lainnya serta pelestarian lingkungan diturunkan demi menggenjot masuknya investasi – hal yang sering terjadi di negara-negara berkembang) perlu dikritisi supaya tidak terjadi akibat diimplementasikannya MEA.

Kritik lain yang muncul adalah potensi MEA dalam memperparah kesenjangan pendapatan diantara negara-negara ASEAN dan didalam masing-masing negara-negara ASEAN itu sendiri. Narrowing Development Gap (NDG) framework telah disusun untuk menyetarakan kemampuan negara-negara yang terkategori tertinggal di ASEAN seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar untuk bisa berdiri sejajar dan memperoleh manfaat ekonomis dari MEA dan tidak sekedar menjadi “korban” dari persaingan yang tidak imbang dengan negara-negara ASEAN lain. Namun sejauh apa framework tersebut bisa mewujud nyata dan tidak sekedar menjadi program yang dikebut untuk menjustifikasi segera dimulainya MEA menjadi poin yang perlu dikritisi.

Indonesia tentunya harus memperoleh manfaat dari MEA dan meminimalisir sekecil mungkin potensi mudharat yang ada. Indonesia membutuhkan berbagai sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonominya menuju negara berpendapatan menengah atas dan kemudian berpendapatan tinggi. MEA pun memiliki arti penting untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang menurun.

Kerjasama ekonomi regional dianggap lebih efektif menciptakan kesepakatan dan hasil ketimbang kerjasama global lintas regional karena kedekatan geografis dan budaya serta lebih sedikitnya perbedaan kepentingan. Investasi asing yang ditargetkan dari kerjasama regional pun telah terbukti dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, meningkatkan produktifitas, mendorong transfer pengetahuan dan transfer teknologi. Ini semua adalah peluang yang jangan sampai dilewatkan oleh Indonesia.

Namun sebagaimana disinggung sebelumnya, perumus kebijakan dan eksekutor kebijakan di Indonesia dan di ASEAN pada umumnya perlu sangat keras dalam memastikan aspek-aspek yang berkaitan dengan sustainability. Sebagai negara ASEAN dengan ukuran populasi dan ekonomi terbesar, sudah sepatutnya Indonesia mengambil peran dalam memimpin MEA menuju kerjasama yang lebih humanis, people-oriented serta planet-oriented dan tidak sekedar profit-oriented.